Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemprov DKI Jakarta Hanya Luluskan 5,7 Persen Pemohon SIKM, Ini Alasannya

Dari total 39.850 permohonan SIKM, setelah melalui proses verifikasi penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan hanya 5,7% Pemohon yang memenuhi ketentuan utama Perizinan SIKM yaitu sebanyak 2.286 Pemohon dan SIKM diterbitkan secara elektronik yang terenskripsi dengan QR Code .
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 31 Mei 2020  |  18:32 WIB
sikm
sikm

Bisnis.com, JAKARTA - Perizinan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) telah dibuka sejak Jumat, 15 Mei 2020 dimana telah mencapai 39.850 permohonan, dan hanya 2.286 yang diizinkan.

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan pemohon disarankan untuk mengajukan perizinan SIKM secara bijak sebelum melakukan perjalanan dengan menghindari dilakukan pada waktu yang mendesak atau saat Hari-H perjalanan.

"Sejak dibuka pada dua pekan lalu, berdasarkan data terakhir, Minggu, 31 Mei 2020, Perizinan SIKM telah diakses oleh 463.738 pengguna dengan Total Permohonan mencapai 39.850 permohonan SIKM," jelasnya, Minggu (31/5/2020).

Dari total 39.850 permohonan SIKM, setelah melalui proses verifikasi penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan hanya 5,7 persen pemohon yang memenuhi ketentuan utama Perizinan SIKM yaitu sebanyak 2.286 pemohon dan SIKM diterbitkan secara elektronik yang terenskripsi dengan QR Code .

Sementara permohonan yang ditolak mencapai 19.474 permohonan SIKM atau 48,9 persen dari total permohonan dan 2,7 persen menunggu validasi penjamin atau 1.057 permohonan serta sisanya 42,7 persen atau 17.033 permohonan masih dalam proses penelitian administrasi dan teknis karena baru diajukan oleh pemohon.

Dia menyebut telah terjadi lonjakan permohonan SIKM pada Rabu - Kamis, 27- 28 Mei 2020, dengan total 17.998 permohonan SIKM yang diterima hanya dalam waktu 24 jam.

"Mayoritas pemohon belum memenuhi ketentuan utama perizinan SIKM saat mengajukan permohonan" ujarnya.

Benni memaparkan penolakan umumnya disebabkan karena pemohon tidak memenuhi ketentuan utama dalam perizinan SIKM yaitu perizinan SIKM hanya diberikan kepada orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya termasuk pada 11 sektor yang diizinkan beroperasi selama pelaksanaan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta. SIKM juga dapat diberikan kerena keperluan yang bersifat mendesak.

Kerja sama berbagai pihak sangat menentukan Kecepatan Petugas dalam memproses Perizinan SIKM dan membantu Warga yang benar-benar memerlukan SIKM.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemprov DKI Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top