Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pesan Anies untuk Warga Luar Jakarta: Please, Taati Protokol Kesehatan

"Setiba di Jakarta, kami mengimbau please semua untuk taati protokol kesehatan yang telah diatur selama PSBB, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan rutin, dan selalu 50 persen kapasitas," kata Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kanan) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua kiri) dan Direktur Keuangan PT KAI (Persero) Rivan A Purwantono (kiri) meninjau penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (15/6/2020)./Antara
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kanan) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua kiri) dan Direktur Keuangan PT KAI (Persero) Rivan A Purwantono (kiri) meninjau penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (15/6/2020)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minta kepada masyarakat dari luar Jakarta yang beraktivitas di Ibu Kota untuk mentaati protokol kesehatan selama masa transisi.

"Setiba di Jakarta, kami mengimbau please semua untuk taati protokol kesehatan yang telah diatur selama PSBB, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan rutin, dan selalu 50 persen kapasitas," kata Anies dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/6/2020).

Keterangan yang disampaikan oleh Anies saat meninjau pemberian bantuan 50 bus gratis untuk angkut penumpang KRL Bogor-Jakarta tersebut, mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI dan gugus tugas pengendalian Covid-19 DKI.

Regulasi tersebut adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggar PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta yang ditekan sejak 30 April 2020.

Dalam Pergub 41 Tahun 2020, masyarakat diharuskan menjalani protokol kesehatan selama di Jakarta seperti penggunaan masker, penjagaan jarak, rutin cuci tangan dan selalu menerapkan kapasitas 50 persen.

"Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan PSBB dikenakan sanksi denda administratif paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp250 ribu," bunyi pasal 4 Pergub tersebut.

Dalam beleid tersebut juga mencantumkan sanksi berupa penutupan usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian bagi bisnis-bisnis di luar sektor yang diperbolehkan, yang tetap beraktivitas, termasuk sekolah dan lembaga pelatihan

Para pelanggar juga akan dikenakan denda sebesar Rp5-10 juta.

Sementara itu, bagi sektor-sektor bisnis yang mendapatkan pengecualian, wajib menerapkan protokol pencegahan penularan virus corona yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan dalam beraktivitas. Seperti menjaga jarak aman, penggunaan masker, penggunaan hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan.

"Pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp25 juta dan paling banyak Rp50 juta," bunyi Pasal 6 dalam aturan tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper