Bisnis.com, JAKARTA - Konsep utama Jak Lingko yang dahulu pernah dijanjikan Anies Baswedan ketika berkampanye saat Pilkada DKI Jakarta, kini mulai tampak realisasinya.
Mimpi penerapan satu tarif perjalanan untuk berbagai macam angkutan dalam Jak Lingko atau yang dahulu bernama OK-Otrip, kini telah tertuang dalam perjanjian kerja sama oleh PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, PT LRT Jakarta (Jakpro Group), dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).
Sebelumnya, konsep integrasi tiket dan tarif, apalagi satu harga berdasarkan jarak, tampak mustahil dibuat, karena berbagai moda transportasi memiliki pengelola tersendiri. Belum lagi transportasi milik BUMN seperti kereta api jarak jauh, maupun KRL commuter line.
Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap bahwa integrasi tiket dan tarif merupakan puncak integrasi, lebih sulit daripada integrasi fisik dan rute yang selama ini terus berkembang.
"Mengintegrasikan ticketing dan tarif itu menjadi puncak sistem integrasi yang ada di Indonesia. Karena bila ini sudah, maka warga tinggal membawa satu passcode. Baik itu bentuknya HP, kartu, atau medium digital apapun ke depan," jelas Anies, Selasa (30/6/2020).
Realisasi janji politik terkait tarif transportasi satu harga ini dianggap sebagai ikhtiar keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kenyamanan untuk masyarakat pengguna transportasi publik.
Baca Juga
"Keadilan sosial untuk Jakarta itu apa? Ini terasa sekali. Penduduk Jakarta biaya hidupnya cukup tinggi dan salah satu komponen besarnya adalah biaya transportasi. Ketika biaya transportasi bisa turun sampai 8 persen dari pengeluaran, masyarakat bisa hemat lebih banyak, maka kemandiriannya lebih tinggi," jelasnya.
Jak Lingko adalah transformasi dari OK-Otrip yang merupakan sistem transportasi yang terintegrasi./@PT-Transjakarta
Anies, menargetkan langkah ini bisa terwujud teknisnya pada Juli 2021, mampu beriringan dengan kebijakan pembangunan integrasi fisik di beberapa stasiun, dan mengembalikan lagi persentase warga pengguna transportasi massal mencapai 75 persen atau lebih besar daripada pengguna kendaraan pribadi.
"Potret besarnya adalah bagaimana penduduk kota terbesar di sisi selatan dunia bisa memiliki tabungan yang banyak dan hidupnya lebih sejahtera, karena transportasinya murah dan terintegrasi. Jadi saya rasa upaya ini punya misi yang lebih besar daripada kelihatannya," tutupnya.
Sinergi Para Operator
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengungkapkan teknis persiapan kebijakan integrasi tiket dan tarif transportasi.
Dari sisi Pemprov DKI Jakarta, pihaknya akan menerbitkan landasan hukum penugasan kepada para operator kereta Moda Raya Terpadu (MRT), Transjakarta beserta para operator angkutan pihak ketiga dalam benderanya, serta kereta Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta milik Grup Jakarta Propertindo.
Penugasan tersebut berupa persiapan membentuk sistem integrasi pembayaran transportasi, penunjukkan konsultan pendamping pembuat kajian skema bisnis, dan penggunaan teknologinya yang bernama electronic fare collection (EFC).
"Nanti akan dirancang dalam bentuk peraturan gubernur [pergub]. Kemudian, tiga BUMD transportasi dan MITJ ini akan membentuk joint venture," jelasnya kepada Bisnis, Rabu (1/7/2020).
Persentase saham terhadap perusahaan patungan baru yang akan mengurus 'pembagian uang' hasil layanan transportasi ini pun telah dibagi. Tiga BUMD masing-masing 20 persen, sementara PT MITJ mendapat 40 persen.
MITJ yang juga merupakan perusahaan patungan MRT-KAI ini akan mengurus segala hal terkait teknologi EFC dan infrastrukturnya, sistem pendukung, bahkan kegiatan pengelolaan data dan pengelolaan subsidi.
Seperti diketahui, salah satu kelebihan integrasi tiket juga merupakan upaya efisiensi di bidang subsidi transportasi, karena harga akan berbasis jarak, sehingga setiap operator akan mendapatkan 'gaji' yang beriringan dengan pelayanannya ke pengguna.
Mirip-mirip skema buy the service yang telah diterapkan Transjakarta untuk operator angkot, feeder, bus kecil, dan bus sedang yang bekerja sama di bawah nama Transjakarta.
Sejumlah pengemudi angkutan bajaj dan Angkot mengantre menunggu penumpang di lokasi baru yang telah disediakan di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Jumat (12/6/2020). Pemprov DKI Jakarta telah selesai melakukan penataan Tanah Abang, Juanda, Pasar Senen, dan Sudirman untuk menjadi kawasan 'transit oriented development' (TOD) untuk mengurai kemacetan lalulintas setempat sekaligus memudahkan warga untuk naik satu moda ke moda transportasi lainnya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Saat ini, PT MITJ tengah melakukan kajian konsep integrasi transportasi perkeretaapian pada lintas pelayanan Jabodetabek.
"Yaitu fisik, manajemen, layanan, pertiketan, penyediaan informasi, dan branding. Kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dimensi integrasi pertiketan," ujar Direktur Utama PT MITJ Tuhiyat.
Pria yang pernah berkarier sebagai Direktur Keuangan PT MRT Jakarta ini menjelaskan bahwa perusahaan patungan baru akan dibentuk segera untuk melakukan studi terkait apa sistem integrasi pembayaran antarmoda yang paling tepat, bukan hanya untuk Jakarta, tapi juga untuk operator transportasi publik se-Jabodetabek.
"Selanjutnya, perusahaan patungan juga akan melakukan beauty contest untuk memilih strategic partner, yang akan bekerja sama dengan perusahaan patungan dalam mewujudkan integrasi pembayaran ini," tutupnya.