Bisnis.com, JAKARTA - Empat badan usaha milik daerah atau BUMD menandatangani share holder agreement terkait upaya pengintegrasian sistem pembayaran layanan antarmoda di wilayah Jabodetabek ke dalam satu unit usaha milik DKI Jakarta yakni PT Jak Lingko.
“Kita bersyukur pada sore ini menjadi saksi penandatanganan share holder aggrement ini adalah babak baru transportasi publik di Indonesia pada umumnya dan DKI Jakarta pada khusus,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di dalam sambutannya, Jakarta, pada Rabu (15/7/2020).
Adapun keempat BUMD itu meliputi PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, PT LRT Jakarta (Jakpro Group), dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).
“Kita memasuki fase di mana antarmodanya tersambungkan, lalu pada sore ini ticketingnya menjadi satu dengan begitu kita bisa nantinya menyaksikan warga cukup dengan memiliki satu device, apakah kartu atau cell phone tetapi instrumennya tunggal yang bisa digunakan untuk semua moda transportasi di DKI,” kata Anies.
Lebih lanjut, Anies menerangkan, PT Jak Lingko bakal mengintegrasikan tarif dan tiket antarmoda yang diasuh oleh pemerintah daerah DKI Jakarta.
“Integrasi ini [empat BUMD] kemudian melahirkan sebuah institusi PT Jak Lingko yang akan mengintegrasikan tarif dan ticketting. Jak Lingko dari namanya sudah mencerimkan link-nya atau tersambungkan,” kata dia.
Sebelumnya, konsep integrasi tiket dan tarif, apalagi satu harga berdasarkan jarak, tampak mustahil dibuat, karena berbagai moda transportasi memiliki pengelola tersendiri. Belum lagi transportasi https://www.bisnis.com/topic/199/transportasimilik BUMN seperti kereta api jarak jauh, maupun KRL commuter line.
Oleh sebab itu, Anies mengungkap bahwa integrasi tiket dan tarif merupakan puncak integrasi, lebih sulit daripada integrasi fisik dan rute yang selama ini terus berkembang.
"Mengintegrasikan ticketing dan tarif itu menjadi puncak sistem integrasi yang ada di Indonesia. Karena bila ini sudah, maka warga tinggal membawa satu passcode. Baik itu bentuknya HP, kartu, atau medium digital apapun ke depan," jelas Anies, Selasa (30/6/2020).
Realisasi janji politik terkait tarif transportasi satu harga ini dianggap sebagai ikhtiar keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kenyamanan untuk masyarakat pengguna transportasi publik.
