.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta akan mempertimbangkan lebih lanjut usulan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan parkir.
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.
"Ya nanti kami akan diskusikan secara lebih mendetail," Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (20/5/2025).
Lebih lanjut, Pramono juga menuturkan sistem parkir di Jakarta akan direncanakan lebih lanjut menimbang tak ada perubahan dalam 15 tahun terakhir.
Agar pengelolaan parkir menjadi lebih tertata, Pramono juga mendukung penerapan sistem nontunai (cashless). Menurutnya, sistem tersebut akan menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik
"Mudah-mudahan segera kita bisa tangani untuk itu," jelas Pramono.
Baca Juga
Diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP, Hardiyanto Kenneth, menyebut bahwa potensi kebocoran pendapatan daerah bisa mencapai triliunan rupiah akibat menjamurnya parkir liar di Jakarta.
Kenneth menyoroti maraknya parkir liar yang dikelola oleh organisasi masyarakat (ormas). Dia menyarankan agar ormas-ormas tersebut dirangkul dan diberi ruang untuk berkolaborasi guna mencegah kebocoran pendapatan daerah.
“Kita tahu, parkir liar ini kan sebagian besar dikelola oleh ormas. Kalau dibiarkan begitu saja, akan ada kebocoran-kebocoran. Kalau saya ngecek, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Angkanya bisa sampai triliunan,” jelasnya ketika ditemui di DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
Selain itu, Dia juga menyarankan agar pengelolaan parkir dilelang dan dikelola oleh pihak swasta. Menurutnya, jika dikelola oleh swasta, semua aturan main dan perjanjian akan lebih jelas.
