Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonom Sebut Ide Pramono Jakarta Collaborative Fund Inovatif, Tarik Investasi Baru

Jakarta Fund dinilai ekonom bisa menjadi pengungkit peningkatan investasi baru di Daerah Khusus Jakarta
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai pembentukan Jakarta Collaborative Fund atau Jakarta Fund merupakan ide yang cukup inovatif dan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan investasi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa Jakarta Collaborative Fund bertujuan untuk menarik investasi baru di Daerah Khusus Jakarta.

“Dari imbal hasil, dari modal yang disetor kepada Jakarta Collaborative Fund itu juga akan menjadi semacam dana abadi yang bunganya atau imbal hasilnya bisa digunakan untuk mengerjakan proyek-proyek,” ujarnya, dikutip Minggu (8/7/2025).

Bhima menambahkan bahwa Jakarta Collaborative Fund memungkinkan mekanisme pencairan lebih cepat dibandingkan pencairan dana belanja pemerintah daerah atau APBD.

Selain itu, terdapat potensi untuk mendorong skema blended finance dan kolaborasi dengan lembaga filantropi global.

Lebih lanjut, jika inisiatif ini segera ditindaklanjuti, Bhima menyampaikan bahwa Jakarta Collaborative Fund dapat menjadi daya ungkit (leverage) bagi Jakarta untuk menarik investasi baru dan bekerja sama dengan pihak swasta. 

Langkah Pemprov Jakarta yang telah berkoordinasi dengan Indonesia Investment Authority (INA) juga dinilai sebagai langkah awal yang baik. 

“Sehingga proyek-proyek yang nanti ditawarkan Jakarta Collaborative Fund ini itu tidak mereplikasi apa yang akan Danantara atau INA lakukan,” jelasnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa Jakarta Fund akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta. Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper