Tanggapi Soal Judol, Pramono: Bukan Jakarta Saja, Ini Persoalan Nasional

Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa judi online alias judol adalah masalah nasional bukan hanya Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan Pramono menyusul laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan bahwa lebih dari 600.000 warga Jakarta terlibat dalam praktik judi online.

“Itu urusan Pemerintah Pusat. Jadi judol ini sudah menjadi persoalan nasional, bukan hanya persoalan di Jakarta,” jelas Pramono ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/7/2025).

Meski demikian, Pramono mengakui bahwa Jakarta termasuk salah satu provinsi dengan jumlah pemain judol yang cukup besar. Oleh karena itu, dia mendorong agar penanganan terhadap kasus ini dilakukan secara tegas. Dia juga sudah meminta data dari PPATK untuk pendalaman lebih lanjut.

"Dan untuk Jakarta yang berkaitan dengan pemerintah Jakarta, saya sudah memerintahkan kepada inspektorat untuk meminta data dari PPATK siapa yang terlibat dalam judol," ungkapnya. 

Pramono menambahkan bahwa apabila ada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta yang terbukti terlibat, maka yang bersangkutan akan dibina. Namun, jika tidak menunjukkan perubahan, akan diberi sanksi.

"Kalau memang masih bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau enggak ya sudah, pasti akan dikenakan sanksi. Salah satu sanksi yang akan diberikan adalah tidak akan pernah kita promosikan," jelasnya. 

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pemain judi online di Jakarta saja sebanyak 600 ribu lebih. Angka deposit juga mencapai sebesar Rp3 triliun. 

"Itu di DKI Jakarta saja 600.000 lebih pemain judi online, di DKI saja, di DKI Jakarta saja. Dan angkanya itu deposit saja, jadi warga Bapak dan mohon maaf, ada juga internal macam-macam itu, lebih dari Rp3 triliun deposit saja, di satu tahun lalu saja. Transaksinya 17.500.000 kali transaksi," jelasnya dalam dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Jakarta dengan PPATK dan LPSK di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025). 

Menurut Ivan, data tersebut menunjukkan ada potensi sumber daya masyarakat yang perlu diperhatikan. Karena itu, pemberantasan judi online dikatakan harus dilakukan.