Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pembangunan Depo MRT di Kawasan Ancol Diperkirakan Tuai Polemik

Pemprov DKI Jakarta harus meminta kejelasan status lahan dari PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG).
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 22 Juli 2020  |  17:59 WIB
Ilustrasi-Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta - Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ilustrasi-Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta - Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pembangunan depo Moda Raya Terpadu di kawasan Ancol Barat diperkirakan bakal menuai polemik. Pasalnya, lahan di kawasan Ancol Barat itu masih dikuasai pihak ketiga yakni PT Asahimas Flat Glass Tbk.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama sejumlah BUMD yang terkait dengan proyek MRT tahap kedua.

BUMD yang ikut dalam rapat itu di antaranya PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PT MRT Jakarta.

"Luas lahan di Ancol Barat yang disampaikan oleh MRT adalah 43 hektare itu ada sepuluh sertifikat HGB, tujuh dimiliki Asahimas dan tiga dimiliki oleh Jakpro," papar Direktur Utama PJAA Teuku Shahrir saat rapat di Ruang Komisi B Gedung DPRD DKI, Rabu (22/7/2020).

Shahrir menjelaskan, HGB yang tidak dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu memiliki batas waktu yang bervariasi, mulai dari 2022 sampai 2029.

Shahrir juga menyebut luas HGB yang dimiliki PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) selaku pihak ketiga, dan HGB dimiliki Jakpro.

"Kurang lebih 3 hektare dimiliki oleh Jakpro, 40 hektare Asahimas," tutur Shahrir.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B Abdul Aziz mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mesti meminta kejelasan status lahan dari PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG).

Menurut Aziz jika PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) masih memegang HGB, maka ketika depo dibangun dan dioperasikan, MRT harus membayar ke pihak ketiga tersebut.

"Jangan sampai setelah kita bangun, kita proses, izin sudah lengkap dan sebagainya, ternyata kita harus bayar ke Asahimas. Karena HGB-nya masih haknya Asahimas," kata Aziz.

Aziz menyebutkan seharusnya pembayaran ini tidak diperlukan. Karena Lahan di Ancol Barat itu milik Pemda DKI dan Hak Pemanfaatan Lahan (HPL) milik Ancol.

"Tanah sebenarnya punya Pemda DKI, tapi kenapa Pemda DKI menggunakan itu harus bayar sama pihak ketiga. Itu yang kita hindari sebenarnya," ujar Aziz.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mrt
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top