Serius Bangun Kawasan Trasit Terpadu, MRT Jakarta Bentuk Anak Usaha ITJ

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta tengah membentuk anak usaha baru bernama PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ), yang akan bertugas meyulap stasiun menjadi kawasan berorientasi transit atau TOD (transit oriented development).

Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar menjelaskan bahwa anak usaha baru MRT Jakarta ini akan terbentuk dalam satu bulan ke depan.

"Integrasi Transit Jakarta ini akan menjadi tangannya MRT Jakarta untuk mengadakan kegiatan koordinasi dan pembangunan TOD Jakarta di Stasiun Blok M-Asean, Fatmawati, dan Lebak Bulus," jelasnya, Kamis (2/7/2020).

Kawasan Stasiun Dukuh Atas dan Istora Mandiri sebenarnya juga menjadi rencana TOD MRT Jakarta. Namun, William menjelaskan bahwa tiga stasiun di atas didahulukan karena telah mendapat izin penataan kawasan dari Pemprov DKI Jakarta.

Izin yang dimaksud adalah  Peraturan Gubernur (Pergub) No 55/2020 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) di kawasan Stasiun Blok M-ASEAN. Pergub No 56/2020 tentang PRK di kawasan Stasiun Fatmawati dan Pergub No 57/2020 terkait PRK di kawasan Stasiun Lebak Bulus.

Ketiga Pergub ini melanjutkan Pergub No 15 tahun 2020 yang menugaskan MRT Jakarta menjadi pengelola di kawasan TOD di lima stasiun tersebut.

"Jadi mandat utama kita itu membangun dan memelihara kawasan. Ini merupakan bagian pemerintah yang dipercayakan ke kita untuk dikerjakan lewat skema business to business. Nah, memang akan ada revenue, ada keuntungan, tapi itu masih dalam jangka panjang. Terpenting kita memegang teguh mandat utama tadi," jelasnya.

20 Tahun

William menjelaskan lebih lanjut bahwa MRT Jakarta akan bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dalam membentuk anak usaha ini. Dengan pembagian saham 90 persen untuk MRT Jakarta dan 10 persen untuk Transjakarta.

Seluruh pembangunan di tiap kawasan akan dimulai sejak ITJ terbentuk hingga perspektif 20 tahun ke depan.

"Sementara ini, untuk memastikan berjalan, kita sedang membentuk task force untuk menentukan susunan dan kebijakan-kebijakan perusahaan, serta mendaftarkan ke Kemenkumham sehingga nantinya terbentuk," jelasnya.

William menjelaskan bahwa dari perusahaan ini, yang notabene pertama kali di dunia sebagai perusahaan properti milik BUMD yang dipercaya membangun kawasan TOD, seluruh kebijakan akan dibuka secara transparan.

"Jadi kita akan membangun kerja sama dengan prinsip transparansi ke publik. Setiap kerja sama ada aturannya, misalnya ketika developer mau ikut membangun ada Letter of Intent (LoI), baru MoU, mengarah ke perjanjian kerja sama, baru dilakukan pembangunan, yang semuanya bisa dilihat perkembangannya oleh warga Jakarta," jelasnya.