Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov Pakai Dana Pinjaman dari SMI untuk Genjot Program Prioritas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanfaatkan pinjaman Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menuntaskan sejumlah program prioritas yang sempat tertunda.
Pekerja melintas di area pembangunan turap bantaran Sungai Ciliwung, di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (22/3)./Antara-Risky Andrianto
Pekerja melintas di area pembangunan turap bantaran Sungai Ciliwung, di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (22/3)./Antara-Risky Andrianto

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melanjutkan kembali kegiatan strategis yang mendukung RPJMD 2017 hingga 2022 dan kegiatan yang telah berkontrak di tahun 2020 terkait dengan infrastruktur yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.

Langkah itu bakal diambil setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

“Yang jelas kegiatan tersebut memenuhi kriteria kegiatan strategis yang mendukung RPJMD 2017 hingga 2022, ataupun kegiatan yang telah berkontrak di tahun 2020 terkait infrastruktur namun karena rasionalisasi untuk sementara dihentikan,” kata kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Jakarta, pada Selasa (28/7/2020).

Dengan pinjaman itu, dia mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta bisa menganjurkan kembali sejumlah kegiatan strategis untuk mendongkrak perekonomian.

Dia menegaskan, hingga saat ini pemerintah pusat dan daerah masih melakukan pembahasan terkait alokasi anggaran sejumlah kegiatan strategis tersebut.

“Setahu saya ini akan ada pembahasan lebih lanjut, termasuk akan ada revisi beberapa regulasi dari pemerintah untuk mempercepat pelaksanaannya. Mengenai berapa besar usulan yg akan disetujui memang masih dalam proses pembahasan internal pemerintah baik pusat maupun dengan pemda,” kata dia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanfaatkan pinjaman Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menuntaskan sejumlah program prioritas yang sempat tertunda.

Meskipun demikian, dia belum bisa merinci lebih jauh kegiatan prioritas yang dialokasikan dari dana pinjaman itu. Menurutnya, semua itu akan disusun bersama-sama dengan perangkat daerah terkait.

Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan program prioritas pengendalian banjir yang dilakukan dengan dana pinjaman itu di antaranya sodetan Ciliwung mulai dari penanganan Ciliwung Waduk Situ Embung, drainase vertikal biopori dan penanganan pengadaan pompa banjir.

"Jadi program-program yang sudah direncanakan itu akan kami lanjutkan," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper