Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Hari Ini, Pemprov DKI Dorong Raperda Penanganan Covid-19 ke DPRD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Covid-19.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 21 September 2020  |  12:23 WIB
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/7/2020). Penyemprotan tersebut bertujuan untuk menekan penularan Covid-19 di lingkungan perkantoran dan pemerintahan. - Antara
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/7/2020). Penyemprotan tersebut bertujuan untuk menekan penularan Covid-19 di lingkungan perkantoran dan pemerintahan. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Covid-19 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada hari ini, Senin (21/9/2020).

Rencana itu diungkapkan oleh kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah melalui sambungan telepon kepada Bisnis.

“Sabar, ini saya lagi bahas, insyaallah hari ini kita dorong ke DPRD, nanti akan dijelaskan oleh Plt. Sekrataris Daerah [Sekda] karena itu semuanya, bicara masalah kesehatan, masalah perekonomian, penindakan, evaluasi, masalah sosial dan Bansos itu semua ada di situ,” kata Andri saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Covid-19 tahap awal pada Minggu (20/9/2020) kemarin.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembahasan awal terkait rencana Raperda tersebut pada Minggu (20/9/2020) kemarin.

“Iya kemarin ada pembahasan. Saya belum punya kewenangan berbicara itu, itu bukan porsi saya, tetapi kemarin memang ada dibahas,” kata Arifin kepada Bisnis saat dikonfirmasi pada Senin (21/9/2020).

Kendati demikian, dia mengatakan, belum ada pembahasan yang mengkerucut ihwal isi dari Raperda tersebut. Lantaran, pembahasan Raperda itu masih dalam tahap pertama.

“Kita baru bicara 10 persen nantilah, kita tunggu, kalau sampai di DPRD pasti ada pembahasan di DPRD pasti muncullah itu,” kata dia.

Survei Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU) bersama Lapor Covid-19 menunjukkan bahwa dukungan publik DKI Jakarta terhadap penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid kedua relatif kuat.

Pakar Sosiologi Bencana dari NTU Sulfikar Amir mengatakan hal itu dilihat dari nilai CovidMood Map warga DKI Jakarta terhadap PSBB jilid kedua terbilang tinggi yakni dengan skor 6,9.

“Kita bisa lihat dari data kalibrasi pada level kelurahan, kecuali satu kelurahan, semua kelurahan itu berada di kuadran optimistis,” kata Sulfikar dalam diskusi daring yang diunggah oleh akun YouTube Lapor Covid-19 pada Kamis (17/9/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dprd dki covid-19
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top