Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional (Monas) Irfal Guci blak-blakan bercerita seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) keberatan memberi izin penggunaan kawasan Monas untuk acara reuni akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Cerita itu berkembang dari rapat koordinasi tentang Permohonan Izin Tempat Kegiatan Reuni Akbar Alumni 212 di Kawasan Monas, Gambir Jakarta Pusat yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (11/11/2020).
“Pada dasarnya semua SKPD keberatan. Karena memang sedang suasana Covid-19 seperti ini. Kalau satu boleh nanti semua itu pada bablas, pada minta,” kata Irfal saat dikonfirmasi pada Jumat (13/11/2020).
Menurut dia, pertimbangan itu muncul sebagai wujud keadilan bagi masyarakat. Pasalnya, permintaan penggunaan kawasan Monas sudah sempat diajukan oleh sejumlah pihak selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Kendati demikian, tidak ada satu pihak pun mendapat izin.
“Nanti pada nanya kenapa boleh, apa alasannya kenapa kami yang [pesertanya] lebih kecil gak boleh. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu sudah mengemuka dari Monas,” tuturnya.
Hanya saja, dia mengatakan, keputusan akhir soal pemberian izin penggunaan kawasan Monas berada di tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga
“Saya gak tau persis, tapi yang berkembang dalam rapat seperti itu. Itu kata pimpinan ya. Hampir semua yang diundang keberatan. Tapi kan rekomendasi kita itu apakah seperti itu yang ditulis oleh Kesbangpol, saya gak tau,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menegaskan belum memberikan surat izin penggunaan kawasan Monas untuk kegiatan reuni akbar PA 212.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri menuturkan pihaknya belum menerima surat permohonan izin penggunaan kawasan Monas tersebut. Dengan demikian, dia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum secara khusus membahas rencana reuni akbar PA 212 itu.
“Belum [terima surat], kan begini setelah ada baru kita obrolin,” kata Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/11/2020).
Kendati demikian, dia mengakui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas sejumlah kesiapan ihwal kehadiran kembali Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab di Ibu Kota.
“Kan dalam waktu dekat gerakan makin banyak setelah ulama besar kita pulang. Mungkin Maulid kan banyak bisa saja dia Maulid di sini, di sini. Itu aja,” kata dia.
