Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kerumunan FPI: Belasan Karangan Bunga Dukung Wagub DKI Tegakkan Hukum

Mayoritas karangan bunga itu meminta Ariza tetap konsisten menegakkan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan kerumunan Front Pembela Islam (FPI) sepekan terakhir.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 24 November 2020  |  17:31 WIB
Karangan bunga berisi pesan dukungan kepada Wagub DKI untuk menegakkan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19. - Bisnis/Nyoman Ari Wahyudi
Karangan bunga berisi pesan dukungan kepada Wagub DKI untuk menegakkan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19. - Bisnis/Nyoman Ari Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Belasan karangan bunga bertuliskan dukungan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat berjejer di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Mayoritas karangan bunga itu meminta Ariza tetap konsisten menegakkan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan kerumunan Front Pembela Islam (FPI) sepekan terakhir.

"Kami dukung Pak Wagub tindak para penyebar Covid-19," isi tulisan salah satu karangan bunga yang kemudian diamankan seorang petugas pengamanan dalam (Pamdal), Selasa (24/11/2020).

Usai diamankan, masih ada lima karangan bunga yang tersisa berjejer rapi di depan Masjid Fatahillah, Balai Kota DKI Jakarta.

Salah seorang pamdal mengatakan karangan bunga itu belum lama berada di depan Balai Kota DKI Jakarta.

"Baru tadi sore ada di depan. Kami diminta untuk membersihkan," kata dia.

Hanya saja, pamdal tersebut enggan berkomentar ihwal alasan pembersihan sejumlah karangan bunga tersebut.

Dia mengaku tidak memperoleh keterangan lebih lanjut terkait pembersihan karangan bunga itu.

Sebelumnya, Ariza mengingatkan masyarakat tidak boleh menolak jika hendak dites swab oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tes swab tersebut terkait dengan penelusuran kontak erat Covid-19 

"Terkait dengan swab memang ada ketentuan di perda [Penanggulangan Covid-19] tidak boleh menolak termasuk divaksin juga tidak boleh [menolak]," kata Ariza di Polda Metro Jaya, Senin (23/11/2020).

Berdasarkan amanat perda itu, Ariza mengatakan, masyarakat yang menolak di-swab dapat didenda sebesar Rp5 juta. Malahan, jika penolakan itu disertai tindakan kekerasan denda yang dikenakan bisa mencapai Rp7 juta.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

wagub dki fpi Covid-19 Protokol Pencegahan Covid-19
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top