Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pendapatan Terkontraksi 74 Persen, Dirut MRT Minta Subsidi Rp800 Miliar

Permintaan itu sudah sempat dibahas bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rangkaian gerbong kereta MRT terpakir di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Senin (20/4/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Rangkaian gerbong kereta MRT terpakir di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Senin (20/4/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar meminta subsidi untuk MRT Jakarta pada Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp800 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Permintaan itu disampaikan William untuk memastikan operasional perusahaan dapat berjalan secara sehat. Pasalnya, selama pandemi Covid-19 pendapatan tiket atau farebox dari ridership terkontraksi hingga 74 persen pada tahun 2020.

“Sesuai dengan peraturan pemerintah itu dua tahap. Jadi ada yang dialokasikan tahap pertama sekitar Rp500 miliar dan tahap kedua di APBD Perubahan kita berharap ekonomi membaik dan APBD Perubahan ditambah Rp300 miliar sehingga totalnya ada Rp800 miliar,” kata William dalam webinar Forum Jurnalis pada Kamis (10/12/2020).

Permintaan itu sudah sempat dibahas bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Malahan, dia mengatakan, komunikasi masih tetap berjalan bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta ihwal subsidi tersebut.

“Jadi kita berharap subsidi tahun depan MRT Jakarta agar perusahaan ini bisa melaksanakan kegiatannya dengan sehat. Nilai subsidi itu ada di angka Rp800 miliar itu pembicaran kami dengan Pemprov DKI,” kata dia.

PT MRT Jakarta (Perseroda) optimistis raihan laba perusahaan pada tahun ini sama dengan capaian pada tahun lalu di kisaran Rp70 miliar, dengan catatan masa transisi pandemi Covid-19 menuju new normal berhasil dilalui DKI Jakarta sesuai dengan jadwal.

Seperti diketahui, pada tahun pertamanya resmi beroperasi pada 2019, MRT Jakarta telah mencatatkan laba di kisaran Rp70 miliar, dengan perincian kasar Rp180 miliar dari farebox, Rp225 miliar dari nonfarebox (naming rights stasiun, iklan, telekomunikasi, dan retail), serta Rp560 miliar dari subsidi pemerintah, dipotong biaya operasional di kisaran Rp940 miliar.

"Jadi penurunan farebox tahun ini akan kita antisipasi dengan nonfarebox. Terpenting cashflow kita masih aman. Kita pun belum menurunkan target nonfarebox, karena masih bisa kita maksimalkan," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper