Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Walk Out DPRD DKI saat PSI Sampaikan Pandangan, Ini Kata Fraksi Gerindra

Ferdinand Hutahaean menilai langkah walk out semestinya tidak dilakukan oleh anggota DPRD DKI yang mewakili masyarakat Ibu Kota di parlemen.
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020). JIBI/Bisnis-Nyoman Ari Wahyudi
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020). JIBI/Bisnis-Nyoman Ari Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik menuturkan aksi walk out seluruh fraksi saat perwakilan fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan pandangan sebagai bentuk koreksi terhadap sikap partai tersebut ketika berada di DPRD DKI Jakarta.

“Macam-macam, kita enggak mau bahwa ketika di dalam dia sepakat, tiba-tiba besoknya bunyinya lain. UU kan bilang fraksi kepanjangan partai, jadi suara fraksi itu suara partai,” kata Taufik di DPRD DKI pada Selasa (15/12/2020).

Dia berharap fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mau belajar dari insiden walk out seluruh fraksi tersebut. Pasalnya, fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta dinilai tidak konsisten dalam pembahasan sejumlah isu strategis.

Teranyar soal kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta dalam anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) Anggota DPRD DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp8,3 miliar per anggota dewan.

“Jadi PSI itu anggota DPRD tidak punya kewenangan apa-apa, duduk di DPRD. Karena apa yang dia suarakan belum tentu disetujui partainya. Ketika tidak disetujui partainya menjadi bertolak belakang,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean turut berkomentar terhadap aksi walk out tersebut.

Dia menilai negatif langkah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang memilih walk out saat perwakilan fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan pandangan terkait Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) pada Senin (15/12/2020).

“Sebuah aksi yang menjijikkan dan memalukan. Rakyat mana yang mereka wakili walk out seperti ini? Demokrasi apa yang mereka lakoni hingga tak menghargai perbedaan?” kata Ferdinand melalui akun twitter pribadinya pada Selasa (15/12/2020).

Menurut Ferdinand, langkah itu semestinya tidak dilakukan oleh anggota DPRD DKI yang mewakili masyarakat Ibu Kota di parlemen.

“Mestinya perlakuan rendah seperti ini tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang dipanggil dengan kata yang mulia,” ujarnya.

Sebelumnya, seluruh anggota DPRD dari delapan fraksi keluar ruangan rapat saat saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan pandangan fraksinya terhadap rancangan Perda nomor 14 tahun 2014 tentang RDTR dan Rencana Zonasi.

Imbasnya, penyampaian pandangan dari fraksi PSI sepi tanggapan dari delapan fraksi tersebut. Pasalnya, bangku seluruh anggota DPRD DKI kompak kosong.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper