Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara terkait persetujuan pemprov atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun Anggaran 2021.
Ahok secara spesifik menyoroti pagu tentang besaran anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) Anggota DPRD DKI Jakarta Tahun 2021 senilai Rp8,3 miliar per anggota dewan.
Dia bahkan memanggil salah seorang anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP Imah Mahdiah yang dulu sempat menjadi anak magang di Balai Kota DKI Jakarta katika Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kepadanya, Ahok bercerita, sering bersilang pendapat dengan anggota DPRD terkait dua tunjangan itu ketika masih menjadi Gubernur.
“Jujur saja, kalau saya jadi gubernur enggak akan pernah saya setujui tunjangan rumah tahun 2017 sebesar Rp60 juta dan mobil Rp21,5 juta. Saya tidak pernah setuju itu, saya selalu berantem dengan teman-teman kamu di dewan,” kata Ahok kepada Imah yang diunggah di kanal Youtube Panggil Saya BTP pada Minggu (6/12/2020).
Pada saat itu, PP 18 Tahun 2017 yang mengatur ihwal Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD belum keluar. Dalam PP itu, diatur soal rumah anggota dewan mesti berada di jarak radius 5 kilometer dari gedung DPRD.
“Berarti kamu harus sewa rumah di Menteng. Sewa rumah di Menteng juga bukan di jalan-jalan Imam Bonjol, Teuku Umar yang gede-gede ini ada asas kepatutan. Ukuran rumah dinas DPRD yang tidak disediakan itu berapa?” ujarnya.
Baca Juga
Namun, berdasarkan catatan Bisnis pada September 2016, Ahok punya pendapat lain terkait kenaikan gaji anggota DPRD. Dia mengaku tidak masalah terkait kala menanggapi rencana kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPRD seluruh Indonesia.
Namun, Ahok menegaskan, bahwa anggota dewan harus melakukan pembuktian terbalik harta. "Saya nggak masalah mereka mau naik gaji sekarang, yang penting ada pembuktian terbalik harta pejabat. Jangan gaji sudah naik, tapi masih main-main, itu nggak boleh lho," kata Ahok di Balai Kota DKI, Kamis (1/9/2016).
Dengan adanya kenaikan gaji tersebut, seharusnya anggota Dewan semakin profesional. "Gaji kecil, mobilnya Alphard semua, kan ya nggak lucu juga. Nah, ini juga mesti fair semua.Kita harus bikin laporan tahun ini," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ahok Pemprov DKI dprd dki basuki tjahaja purnama
