Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait anggaran janggal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2021 sebesar Rp580 miliar.
Ariza mengatakan temuan itu menjadi hal yang wajar dalam proses evaluasi APBD. Lantaran, setiap tahun pemerintah daerah dibantu oleh Kemendagri dalam melakukan audit eksternal.
“Selama ini memang rutin tiap tahun dibantu oleh Kemendagri dalam rangka pengecekan, anggaran itu tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan tetapi juga harus tepat guna, tepat sasaran,” kata Ariza kepada awak media pada Rabu (23/12/2020).
Ariza meminta masyarakat DKI untuk menunggu hasil evaluasi yang tengah dilakukan oleh Kemendagri. Pasalnya, dia menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal terus melakukan koordinasi terkait temuan anggaran janggal tersebut.
“Memang sekarang sedang proses evaluasi di Kemendagri, tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh provinsi, kabupaten, tunggu apa hasil daripada evaluasi kemendagri, nanti kita akan koordinasikan,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan anggaran janggal sebesar Rp580 miliar yang terdiri dari enam sub kegiatan DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI 2021.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri di Lantai 9 Gedung H DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/12/2020).
“Ada isinya ngaco kita benahi, belanja gaji tunjangan juga di sini,” kata Bahri.
Berdasarkan temuan itu, Bahri meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memformulasi kembali uraian belanja pada kegiatan itu sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.
“Dan informasi terakhir kegiatan [janggal] ini ditunda. Dia perbaiki 7 hari, mungkin sekalian itu tadi. Nanti sisa uang yang tidak dipakai akan digeser ke BTT untuk penanganan pencegahan Covid-19,” jelasnya.
