Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Soal Anggaran Janggal APBD 2021 Rp580 Miliar, Ini Kata Wagub DKI

Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan temuan kejanggalan pada APBD DKI menjadi hal yang wajar dalam proses evaluasi APBD.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 23 Desember 2020  |  14:12 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait anggaran janggal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2021 sebesar Rp580 miliar.

Ariza mengatakan temuan itu menjadi hal yang wajar dalam proses evaluasi APBD. Lantaran, setiap tahun pemerintah daerah dibantu oleh Kemendagri dalam melakukan audit eksternal.

“Selama ini memang rutin tiap tahun dibantu oleh Kemendagri dalam rangka pengecekan, anggaran itu tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan tetapi juga harus tepat guna, tepat sasaran,” kata Ariza kepada awak media pada Rabu (23/12/2020).

Ariza meminta masyarakat DKI untuk menunggu hasil evaluasi yang tengah dilakukan oleh Kemendagri. Pasalnya, dia menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal terus melakukan koordinasi terkait temuan anggaran janggal tersebut.

“Memang sekarang sedang proses evaluasi di Kemendagri, tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh provinsi, kabupaten, tunggu apa hasil daripada evaluasi kemendagri, nanti kita akan koordinasikan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan anggaran janggal sebesar Rp580 miliar yang terdiri dari enam sub kegiatan DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI 2021. 

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri di Lantai 9 Gedung H DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/12/2020).

“Ada isinya ngaco kita benahi, belanja gaji tunjangan juga di sini,” kata Bahri. 

Berdasarkan temuan itu, Bahri meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memformulasi kembali uraian belanja pada kegiatan itu sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

“Dan informasi terakhir kegiatan [janggal] ini ditunda. Dia perbaiki 7 hari, mungkin sekalian itu tadi. Nanti sisa uang yang tidak dipakai akan digeser ke BTT untuk penanganan pencegahan Covid-19,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta kemendagri dprd dki wagub dki apbd dki
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top