Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bansos Tunai DKI: Koalisi Temukan 1.409 Penyelewengan dan Salah Sasaran

Banyak penerima BST merupakan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang kaya, memiliki mobil, kontrakan, toko sepatu, dan tidak pernah mendaftar untuk mendapatkan BST.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 16 Februari 2021  |  15:21 WIB
Ilustrasi - Antara/Yusuf Nugroho
Ilustrasi - Antara/Yusuf Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial mencatat terjadi sekitar 1.409 penyelewengan dan salah sasaran distribusi bantuan sosial tunai atau BST di wilayah DKI Jakarta.

Data itu dihimpun Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial setelah memantau kegiatan distribusi BST di 30 kelurahan yang tersebar di DKI Jakarta sepanjang Januari hingga Februari 2021.

Metode pemantauan berupa observasi lapangan sembari mewawancarai warga penerima BST.

“Banyak penerima BST merupakan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang kaya, memiliki mobil, kontrakan, toko sepatu, keluarga kaya tersebut tidak pernah mendaftar untuk mendapatkan BST, tersebar di 12 kelurahan,” kata Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad dalam diskusi virtual, Selasa (16/2/2021).

Dika menambahkan, pendataan awal menemukan sekitar 600 kepala keluarga atau KK terdampak pandemi Covid-19 dengan KTP DKI Jakarta tidak menerima BST.

Dika juga mengungkapkan ada 534 KK ber-KTP daerah yang sudah tinggal lebih dari 7 bulan di DKI Jakarta tidak menerima BST itu.

“Pekerjaanya macam-macam, ada yang buruh lepas, buruh pabrik, buruh panggul, cuci-gosok, kupas bawang, tukang sampah, penjual kopi keliling, penjual makanan keliling, guru honorer, penjual bensin eceran dan pedangang gorengan,” tuturnya.

Berdasarkan pemantauan Koalisi, 37,7 persen penerima BST mengatakan penyelenggara tidak membuka daftar penerima untuk diketahui umum. Malahan, terjadi pemotongan BST secara resmi dan tidak resmi di 9 kelurahan.

“Kebanyakan korban takut melapor, modus pemotongannya untuk dibagikan warga yang tidak mendapatkan BST, untuk pembangunan Pos RW, ambulans dan pembangunan tempat ibadah,” tuturnya.

Sisanya, 47 KK tidak dapat mencairkan BST lantaran tidak dapat melengkapi KTP pasangan. Misalkan, KTP telah bercerai atau ada yang meninggal. Kejadian itu tersebar di 7 kelurahan.

Sementara itu, 135 Keluarga Penerima Bantuan Sosial Reguler seperti PKH, BPNT, KLJ tercatat turut menerima BST. Fenomena itu tersebar di 16 kelurahan.

Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial berisikan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), IBP, Perkumpulan Inisiatif, FITRA, serta Kota Kita.

Sementara itu, dalam diskusi yang sama Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial DKI Jakarta Susana Budi Susilowati mengatakan pihaknya telah rampung mendistribusikan BST kepada 904.369 keluarga penerima manfaat. 

Jumlah itu mencapai 85,70 persen dari target per 6 Februari 2021.

“Memang proses ini masih berjalan sehingga angkanya masih di kisaran 85 persen, yang belum terdistribusi karena tidak hadir pada undangan pertama akan diberikan pada undangan kedua berikutnya,” tutur Susan menanggapi temuan koalisi, Selasa (16/2/2021).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta bantuan sosial bantuan langsung tunai
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top