Bisnis.com, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan keselamatan warga.
Walhi menilai evaluasi harus dilakukan segera khususnya dalam merespons banjir yang menerjang wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya belakangan ini.
"Antara lain proyek reklamasi, pemberian izin-izin bangunan dan lain-lain," kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/2/2021).
Sebelumnya, banjir menerjang sejumlah titik di Jakarta pada Sabtu (20/2/2021). Akibatnya, beberapa ruas jalan lumpuh, termasuk jalan tol yang ikut terdampak. Tak hanya itu, listrik di sejumlah daerah yang tergenang banjir juga dipadamkan.
Menurut Tubagus, banjir ini menunjukkan bahwa situasi darurat ekologis dan krisis iklim sudah terjadi. Alih-alih melakukan tindakan mitigasi dan adaptasi, dia menilai pemerintah tak juga memiliki keinginan politik (political will) untuk melakukan koreksi.
Selain mendesak evaluasi izin bangunan, Tubagus juga meminta pemerintah melakukan upaya pemulihan. Baik pemulihan lingkungan, maupun pemulihan ekonomi bagi warga terdampak.
Baca Juga
Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut banjir kali ini lebih disebabkan oleh curah hujan ekstrem pada Sabtu dini hari. Sebab, kapasitas drainase Jakarta hanya berkisar 50 sampai 100 milimeter.
"Bila terjadi hujan di atas 100 milimeter per hari, maka pasti terjadi genangan," kata Anies. Selain itu, Anies juga mengatakan banjir terjadi karena ada kiriman dari hulu (Bogor) dan kawasan tengah (Depok).
