Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pihaknya mulai menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST kepada 1 juta kepala keluarga atau KK penerima manfaat pada Senin (19/7/2021) besok.
Nilai BST kali ini mencapai Rp600.000 per KK dari hasil rapelan penyaluran tahap 5 dan 6 yang sempat tertunda pada Mei - Juni 2021 lalu.
“Dari Pemprov DKI transfer akan dilakukan besok melalui rekening penerima sehingga mereka langsung bisa menerima di rekeningnya masing-masing,” kata Anies seusai rapat evaluasi PPKM Darurat di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (18/7/2021).
Anies menerangkan terdapat 1.844.833 KK yang bakal menerima bantuan sosial dalam bentuk tunai dan sembako selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat.
Adapun, sebanyak 837 ribu KK bakal menerima BST dari Kementerian Sosial atau Kemensos menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Sementara itu, Anies menerangkan, pihaknya telah menganggarkan BST sebesar Rp604 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun ini.
“Satu juta KK dibantu melalui APBD oleh Pemprov DKI, 837 ribu itu melalui APBN Kementerian Sosial,” tuturnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya Jayakarta juga bakal membagikan bantuan sosial dalam bentuk sembako kepada masyarakat selama PPKM Darurat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat membuat pemerintah harus merealokasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Setidaknya bantuan sosial tunai (BST) dan diskon listrik diperpanjang.
“Anggaran kesehatan naik dari Rp172,84 triliun jadi Rp185,98 triliun. Perlindungan sosial naik sedikit dari Rp148,27 triliun jadi Rp149,08 triliun,” kata Menkeu pada konferensi pers virtual, Jumat (2/7/2021).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dukungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta UMKM turun dari Rp193,74 triliun jadi Rp178,47 triliun.
Program prioritas juga turun dari Rp127,85 triliun jadi Rp123,08 triliun. Terakhir insentif usaha naik dari Rp56,73 triliun jadi Rp62,83 triliun.
“Banyak dunia usaha yang butuh dan minta insentif dalam rangka stimulus demand. Seperti kemarin lakukan untuk PPnBM kendaran dan PPN perumahan. Ini tujuannya untuk memperkuat korporasi dan juga mulai mendorong permintaan sehingga perekonomian bisa bergulir kembali,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
