Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza membeberkan, bahwa pemerintah pusat sedang menimbang memperpanjang kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 atau melonggarkannya ke level tiga untuk wilayah Ibu Kota.
“Kita tunggu pengumuman pemerintah pusat apakah PPKM diperpanjang dengan level 4 atau tidak atau bagaimana,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/8/2021).
Ariza mengatakan, pihaknya siap untuk mengikuti keputusan dari pemerintah pusat ihwal kelanjutan PPKM itu di Ibu Kota. Menurut dia, pemerintah pusat memiliki data Pandemi Covid-19 yang komprehensif untuk menentukan kebijakan terkait pembatasan mobilitas masyarakat tersebut.
“Kami Pemprov akan laksanakan keputusan yang diambil pusat sesuai dengan kewenangan dan tugas kami memastikan kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Ariza.
Dia mengklaim wilayah Ibu Kota sudah masuk ke dalam zona hijau penyebaran Covid-19 hingga akhir masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 hari ini.
Dia beralasan capaian vaksinasi tahap satu di DKI Jakarta sudah menyentuh di angka 9,01 juta dan dosis kedua sebanyak 4 juta. Belakangan, Pemerintah Provinsi DKI kembali menaikan target vaksinasi hingga 11 juta untuk mencapai kekebalan komunitas buatan dari Covid-19.
Baca Juga
“Semoga Jakarta bisa selesai target 11 juta dalam beberapa pekan ke depan dan allhamdullilah di DKI sudah memasuki zona hijau,” tuturnya.
Sebelumnya, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mensinyalir pemerintah bakal menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya di pulau Jawa.
Hermawan beralasan, indikator pandemi Covid-19 seperti kasus aktif, tingkat rawatan pasien di rumah sakit rujukan dan tingkat kematian konsisten melandai selama PPKM Level 4 belakangan ini.
“Kelihatannya mulai ada relaksasi tetapi tidak boleh terlena harus hati-hati bahwa akan ada pelonggaran, ya kelihatannya mulai ada relaksasi, tetapi tidak bisa sporadis membuka 100 persen,” kata Hermawan melalui sambungan telepon, Senin (16/8/2021).
Kendati demikian, Hermawan meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil jalan relaksasi pembatasan mobilitas masyarakat tersebut. Pasalnya, kebijakan yang keliru bakal memperparah penanganan pandemi di Tanah Air nantinya.
