Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dana Hibah DKI untuk MUI Lebih Besar dari NU, Ini Alasannya

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pemberian dana hibah bagi operasional organisasi keagamaan di Ibu kota telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 06 November 2021  |  21:48 WIB
Dana Hibah DKI untuk MUI Lebih Besar dari NU, Ini Alasannya
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat disambangi awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/2/2021). - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pemberian dana hibah bagi operasional organisasi keagamaan di Ibu kota telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Terkait dana hibah, semua dana hibahnya ini disesuaikan dengan kemampuan daripada Pemprov DKI Jakarta,” kata dia di Jakarta Selatan, Sabtu (6/11/2021).

Riza mengakui bahwa besaran dana hibah ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta lebih besar dibandingkan dengan dua organisasi islam lainnya, yakni Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah DKI.

Hal itu, kata dia, tidak terlepas dari status MUI sebagai induk organisasi masyarakat Islam yang membawahi sejumlah organ Islam lainnya.

“Memang APBD kita terkontraksi cukup tinggi, dan MUI memang lebih tinggi dana hibahnya bantuannya daripada NU dan Muhammadiyah,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pemberitaan menyebutkan adanya ketimpangan besaran dana hibah dari Pemprov DKI ke MUI Jakarta, antara lain PWNU Jakarta dan PW Muhammadiyah Jakarta.

Komisi E DPRD bersama Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta pun segera menata ulang besaran pemberian dana bantuan hibah bagi operasional tempat ibadah di Ibu Kota.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria dalam keterangan di Jakarta, menyatakan bahwa setidaknya ada batasan yang jelas dalam menentukan alokasi dana hibah yang diproyeksikan melalui skema APBD.

Pasalnya, dana hibah yang diajukan seringkali melebihi besaran pagu melalui proposal, khususnya perencanaan kegiatan rehabilitasi fisik bangunan tempat ibadah.

“Oleh karena itu formulasi diperlukan, sehingga di 2022 bisa semua terayomi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta mui dana hibah nahdlatul ulama

Sumber : Antara

Editor : Lili Sunardi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top