Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPRD DKI Segera Sahkan Perda Baru untuk 3 BUMD, Apa Saja?

DPRD Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan pengesahan peraturan daerah (perda) baru untuk 3 BUMD.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 21 Desember 2021  |  12:05 WIB
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020. - Nyoman Ary Wahyudi\r\n\r\n\r\n\r\n
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020. - Nyoman Ary Wahyudi\\r\\n\\r\\n\\r\\n\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan pengesahan peraturan daerah (perda) baru untuk 3 badan usaha milik daerah (BUMD).

Mengutip laman resmi DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/12/2021), terdapat sejumlah rancangan aturan, antara lain raperda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, dan Raperda tentang Perusahaan Umum Air Limbah Jaya.

Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan ketiga raperda tersebut telah melewati proses pembahasan yang mendalam oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Hasil Bapemperda sudah disampaikan ke Gubernur dan ke Kemendagri, barulah besok ke tahapan selanjutnya, yaitu Rapimgab dan Paripurna untuk mengesahkan Perda-perda ini,” ujarnya seperti dikutip Bisnis dari siaran pers, Selasa (21/12/2021).

Taufik berharap dengan disahkannya perubahan status hukum, maka ketiga BUMD ini sudah difasilitasi oleh DPRD soal aturan yang memungkinkan, sehingga bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Riyadi menjelaskan ketiga Rapeda ini telah selesai difasilitasi Kemendagri dan tidak ada permasalahan yang krusial, sehingga bisa segera disahkan dalam Paripurna.

“Hasil dari fasilitasi Kemendagri, tidak ada perubahan yang signifikan, hanya terkait tentang redaksi yang diperbaiki. Jadi tidak ada substansi yang bermasalah,” ujarnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dprd dki bumd dki
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top