Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polemik Sirkuit Formula E: Gagal di Monas, Dipilihlah Ancol

Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran balapan mobil listrik Formula E tahun depan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan tujuh fraksi DPRD DKI di rumah dinasnya yang terletak di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (26/8/2021) malam./Istimewa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan tujuh fraksi DPRD DKI di rumah dinasnya yang terletak di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (26/8/2021) malam./Istimewa

Rencana Anies vs Interpelasi

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggaraan Formula E adalah salah satu program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies bahkan telah mengeluarkan instruksi supaya ajang balap mobil listrik tersebut terealisasi tahun depan.

Namun demikian, keinginan Anies tersebut tampaknya tak berjalan mulus. Rencana itu mendapat tentangan keras dari oposisi di DPRD DKI Jakarta.

Kamis kemarin, sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran balapan mobil listrik Formula E tahun depan. 

Salah satu pengusul hak interpelasi dari Fraksi PDIP Rasyidi mengatakan hak interpelasi itu diarahkan untuk mendengar penjelasan Anies soal gelaran mobil listrik tersebut. Malahan, Rasyidi menegaskan, interpelasi itu ditargetkan untuk membatalkan program prioritas tersebut. 

“Dari hasil pemeriksaan BPK itu kalau dilakukan Formula E bukan menguntungkan tapi ada potensi kerugian,” kata Rasyidi saat menyampaikan hak interpelasi kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Lantai 10 Gedung Kebon Sirih, dikutip lagi Jumat (27/8/2021). 

Rasyidi menggarisbawahi gelaran mobil listrik itu bakal membebankan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI yang relatif seret hingga semester pertama 2021. 

“Bagaimana dalam rangka pandemi Covid-19 apa yang kita mintakan segi pajak, 13 unsur pajak itu tidak tercapai, lebih baik uangnya itu dimanfaatkan untuk masyarakat dalam mengatasi pandemi,” tuturnya. 

Adapun 33 anggota DPRD DKI Jakarta itu berasal dari 2 fraksi yakni PDIP sebanyak 25 orang dan delapan orang lainnya dari PSI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper