Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

SK Terbaru UMP DKI 2022, Anies Bangkang Kebijakan Pengupahan Jokowi?

Anies tidak lagi menyebut PP No. 36 Tahun 2021 sebagai acuan untuk menentukan UMP DKI, seperti yang disebut dalam SK No. 1395 tahun 2021.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 27 Desember 2021  |  16:56 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso - rwa.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso - rwa.

Bisnis.com, JAKARTA -- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menetapkan UMP DKI 2022 dalam SK No.1517/2021 tentang UMP DKI 2022 memiliki sejumlah perbedaan substansi dari SK sebelumnya, yakni SK No. 1395/2021 tentang UMP DKI 2022.

Di bagian pertimbangan, terdapat sejumlah poin penting. Pertama, tidak lagi menyebut PP No. 36 Tahun 2021 sebagai acuan untuk menentukan UMP DKI, seperti yang disebut dalam SK No. 1395 tahun 2021. 

Dalam SK sebelumnya, yakni SK No. 1395/2021 tentang UMP DKI 2022, masih disebut PP No.36/2021 sebagai acuan untuk menentukan UMP di bagian pertimbangan. 

Kedua, SK terbaru menyebut tentang pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan layak, yang merupakan amanat UUD 1945. Ketiga, menyebut pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. 

"Ini artinya kenaikan UMP 2022 mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, bukan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi provinsi DKI yang diamanatkan PP No. 36 Tahun 2021," ujar Sekretaris Jenderal Organisasi Pengusaha Seluruh Indonesia (OPSI), Senin (27/12/2021). 

Keempat, sambung Timboel, SK terbaru mempertimbangkan daya beli pekerja agar tidak turun untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa pendemi Covid19, dan menjaga kelangsungan usaha. 

Pertimbangan ini dinilai sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala Bappenas terkait kenaikan upah minimum (UM) rata-rata sebesar 5 persen dapat mendukung peningkatan konsumsi agregat senilai Rp180 Triliun. 

Timboel mengatakan pertimbangan yang disampaikan dalam SK revisi ini seharusnya menjadi acuan para gubernur seluruh Indonesia sehingga kenaikan UM dapat meningkatkan perekonomian dan mendukung pembukaan lapangan kerja di wilayah provinsinya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Anies Baswedan ump dki jakarta
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top