Bisnis.com, JAKARTA -- Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU) Provinsi DKI Jakarta diperkirakan yang disusun untuk meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota
Hal tersebut juga menindaklanjuti amar putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas pencemaran udara di Jakarta. PN Jakarta Pusat memutuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pejabat publik lainnya bersalah atas pencemaran udara.
Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta mengatakan GDPPU tersebut akan rampung pada awal 2022. Dari grand design tersebut, lanjutnya, perlu dibuat detail mengenai peta jalan serta target-target yang ingin dicapai.
"Grand design ini kami sudah mulai susun sejak 2020 mulai dari identifikasi isu, small group discussion (SGD), dan melakukan konsultasi publik. Artinya, awal 2022 GDPPU ini selesai," kata Yusiono dalam acara diskusi virtual, dikutip Jumat (31/12/2021).
Pada 16 September 2021, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan 7 pejabat negara bertanggung jawab atas pencemaran udara di Ibu Kota DKI Jakarta serta mengabulkan sebagian gugatan para tergugat.
Pejabat negara tersebut antara lain, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Serta tiga gubernur yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Salah satu upaya Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota adalah dengan menerapkan aturan uji emisi pada 13 November 2021 lalu. Namun, ditunda dan diperkirakan dimulai awal tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
