Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebutkan mengutuk keras tindakan sewenang-wenang sekelompok orang memukuli seorang lanjut usia (lansia) hingga meninggal di tempat.
Sekadar informasi, viral sebuah video aksi pengejaran yang dilakukan oleh sejumlah pemotor pada mobil SUV yang dikendarai oleh seseorang diteriaki sebagai maling. Pada saat berhenti, orang tersebut dikeroyok massa dan meninggal di tempat kejadian.
Juru Bicara PSI Ariyo Bimmo mengatakan, apapun alasannya, tindakan main hakim sendiri adalah premanisme. Meskipun benar yang bersangkutan adalah pencuri, tetapi tidak ada hak sedikitpun bagi massa untuk memukuli beramai-ramai.
“Bahkan apabila ternyata almarhum sama sekali bukan maling [mobil] seperti yang diteriakan,” ujarnya lewat rilisnya, Minggu (30/1/2022).
Bimmo berharap, pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini sampai keakar-akarnya. Kejadian ini menjadi pembelajaran agar polisi lebih tegas dan jangan hanya karena kalah jumlah, nyawa warga tak bersalah jadi hilang.
PSI meminta kepolisian dapat menindak tegas semua orang yang berteriak maling dan main hakim sendiri.
Baca Juga
“Untuk perbuatan fitnah ada pasal 311 KUHP. Sedangkan Penganiayaan dan Perusakan dapat terkena Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan, Pasal 406 KUHP tentang Perusakan,” tutur Bimmo.
Terlepas dari berbagai temuan di luar insiden lalu lintas yang terjadi, PSI juga berharap pihak kepolisian bisa mengurai permasalahan sosio-legal ini dengan cermat sehingga bukan hanya pelaku penganiayaannya ditangkap tetapi juga menelusuri modus dan kemungkinan motif kriminal lain dari kejadian tersebut.
Oleh sebab itu, dia menilai polisi juga perlu melakukan mitigasi risiko, sehingga kejadian serupa tidak terulang.
“Ini kasus serius. Pembiaran terhadap kasus-kasus penganiyaan dan perusakan seperti ini akan menjatuhkan wibawa penegakan hukum. Citra baik yang susah payah dibangun akan kandas,” katanya.
Di sisi lain Bimmo juga menyesalkan massa yang mudah tersulut untuk sesuatu yang semestinya menjadi wilayah penegak hukum. Cita negara hukum semakin menjauh bila masyarakat tidak mempercayakan penegakan hukum kepada sistem.
Kejadian serupa menimpa seorang pengguna mobil di Bantul yang dirusak massa karena menabrak sepeda motor. Dalam kejadian ini, masyarakat yang tidak terlibat (perusakan) diam dan menonton saja.
“Sayangnya, terlihat jelas kejahatan sedang terjadi di depan mata dan orang yang dianiaya butuh pertolongan. Minimal menyabarkan, melerai atau memberitahukan yang berwajib. Padahal sikap mengacuhkan bisa berarti pidana,” sesal mantan pengajar Fakultas Hukum UI ini.
PSI melihat kasus ini sebagai peristiwa yang dapat menimpa semua orang dan tidak boleh dibiarkan, apabila kasus ini tidak terungkap, maka akan menyusul banyak kasus serupa dan dijadikan modus kejahatan.
Menurutnya, masyarakat awam hanya menunggu giliran sebagai korban, dengan sebab dan cara yang berbeda.
“Kita mungkin punya orang tua dan keluarga yang bawa kendaraan sendiri. PSI belum mengetahui persis apakah ada permasalahan lain di luar insiden lalu lintas, tapi apapun itu, tindakan perusakan dan penganiayaan seperti ini tidak boleh terulang lagi. Ungkap tuntas,” tegas Bimmo.
.jpg?w=300&h=221)
