Bisnis.com, JAKARTA - Dosen dan Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai Formula E saat ini masih tersegmentasi untuk kalangan masyarakat menengah atas saja. Padahal, menurutnya antusiasme masyarakat terhadap ajang balap mobil listrik tersebut sangat besar.
Hendri mengatakan pemahaman akan pentingnya gelaran Formula E untuk Indonesia belum bisa dipahami masyarakat luas.
"Ada hambatan, seperti tidak bisa menonton langsung karena mahalnya harga tiket. Sehingga cukup menyaksikan di stasiun televisi," kata Hendri Satrio dalam diskusi "Dapur KedaiKOPI: Apa Kabar Formula E?" yang digelar pada Sabtu (14/5/2022).
Menurutnya, panitia seharusnya bisa memikirkan cara bagaimana Formula E bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Sehingga tidak hanya masyarakat menengah atas saja yang menikmatinya.
"Menengah bawah juga bisa memiliki sifat undangan atau memang eksibisi di beberapa Provinsi tentang Formula E sendiri," ujarnya.
Belum lagi, Hendri mengungkapkan ajang Formula E sarat isu politik. Menurutnya, ajang tersebut keras aroma politik lantaran di tengah momentum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) di 2024.
Banyak yang menyebutkan, Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang banyak dilirik untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Menjadi lebih heboh lagi karena di Jakarta panggung politik Presiden sebelumnya, sehingga lebih panas," katanya.
Kendati demikian, Hendri mengatakan seharusnya secara politis isu polemik Formula E sudah selesai setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Hal tersebut juga harusnya sudah menjawab keluhan fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta yang kembali mengusulkan interpelasi Formula E.
Untuk diketahui, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengusulkan interpelasi Formula E untuk mempertanyakan tanggung jawab Anies Baswedan terkait pembayaran komitmen atau commitment fee Rp560 miliar menggunakan dana APBD.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus menyediliki kasus dugaan penyimpangan penggunaan APBD DKI untuk Formula E Jakarta. Lembaga antisurah tersebut mengungkapkan biaya daerah tidak boleh digunakan untuk bisnis.
“Sejauh ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan KPK. Penyelesaian suatu kasus memang butuh waktu yang cukup,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (12/5/2022).
