Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Problem Udara dan Air Bersih, Kopaja Bakal Geruduk Anies Baswedan

Koalisi Perjuangan Warga Jakarta akan memberikan Surat Peringatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (23/8/2022).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan larangan Citayam Fashion Week, Jumat (22/7). Kegiatan tersebut belakangan ramai menjadi perbincangan usai sejumlah anak muda bergaya bak model di zebra cross di kawasan Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta Pusat. JIBI/Bisnis-Pernita Hestin Untari
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan larangan Citayam Fashion Week, Jumat (22/7). Kegiatan tersebut belakangan ramai menjadi perbincangan usai sejumlah anak muda bergaya bak model di zebra cross di kawasan Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta Pusat. JIBI/Bisnis-Pernita Hestin Untari

Bisnis.com, JAKARTA- Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) akan memberikan Surat Peringatan (SP-2) ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta besok, Selasa (23/8/2022). Mereka menuntut gubernur menyelesaikan persoalan udara kotor dan akses air bersih yang sulit. 

Aksi itu merupakan lanjutan dari desakan serupa yang dilabeli SP-1 yang sebelumnya telah diberikan pada 22 April 2022. Kopaja belum mendapatkan tanggapan terkait peringatan tersebut, padahal masa jabatan Anies berakhir pada Oktober mendatang. 

"Paska pemberian SP 1 tersebut, kami tidak melihat itikad baik dan upaya maksimal dari Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan sembilan permasalahan di Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta belum melaksanakan seluruh rekomendasi telah disampaikan oleh Kopaja," kata perwakilan Kopaja melalui pesan broadcast yang diterima Bisnis, Senin (22/8/2022).

Adapun sembilan masalah tersebut antara lain terkait buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN), sulitnya akses air bersih dan terlanggarnya hak atas air warga Jakarta akibat swastanisasi air Jakarta, dan penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir.

Kemudian, ketidakseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, reklamasi yang masih terus berlanjut, dan hunian yang Layak masih menjadi masalah rusial.

Terakhir, mereka menyinggung soal penggusuran paksa yang masih menghantui warga Jakarta dan belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya.

"Perlu kami ingatkan dan tegaskan sekali lagi, bahwa sembilan permasalahan publik tersebut sangat krusial dan mendesak untuk diselesaikan karena berkaitan langsung dengan standar kehidupan mendasar yang layak bagi manusia, khususnya warga DKI Jakarta. Kami menolak politisasi terhadap isu publik dan menuntut bapak [Anies Baswedan] secara serius menuntaskan persoalan tersebut secara struktural dan berkelanjutan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Kahfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper