Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ketua DPRD DKI: TGUPP Bubar saat Masa Jabatan Anies Baswedan Habis

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan nasib TGUPP ketika masa jabatan Anies Baswedan habis sebagai Gubernur DKI.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 14 September 2022  |  00:23 WIB
Ketua DPRD DKI: TGUPP Bubar saat Masa Jabatan Anies Baswedan Habis
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat melakukan sidak revitalisasi kawasan Monas Jakarta, Senin (27/1/2020) - Bisnis/Feni Freycinetia
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bakal bubar bersamaan habisnya masa jabatan Gubernur Anies Baswedan

“Selesai 16 Oktober nanti,” kata dia seperti dikutip dari Tempo.co, Selasa (13/9/2022).

Politikus PDIP itu menilai keberadaan TGUPP selama ini menjadi penyebab kacaunya pembangunan di Jakarta. Dia mencontohkan penanganan banjir yang masih menjadi masalah serta tak meratanya pembangunan di ibu kota. 

“Pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma di tengah kota. Itu ide-ide TGUPP,” ujar Prasetyo. 

DPRD DKI, kata dia, tidak akan mengalokasikan anggaran untuk TGUPP ke depannya. Nantinya penjabat gubernur DKI pengganti Anies Baswedan akan banyak dibantu oleh para asisten, deputi dan sekretaris daerah. 

Dia menegaskan organisasi TGUPP harus lenyap dari struktur Pemprov DKI Jakarta.

"Itu TGUPP harus hilang," katanya.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan eksistensi TGUPP atau nama lain dari tim sejenis nantinya merupakan kewenangan penjabat gubernur DKI.

Meski begitu, ia meminta agar penjabat gubernur DKI menggunakan alokasi anggaran untuk tim gubernur tersebut nantinya tidak lagi berasal dari APBD, melainkan dari biaya penunjang operasional gubernur.

"Jika penjabat gubernur merasa membutuhkan silakan menggunakan TGUPP atau apa istilahnya.Tapi alokasi anggaran tidak melekat di APBD, silakan anggaran yang digunakan melalui dana operasionalnya gubernur," katanya dikutip dari Antara.

Saat ini, kata dia, alokasi anggaran TGUPP yang mencapai lebih dari 70 orang itu diambil dari APBD.

Gembong menuturkan, besaran anggaran TGUPP pada 2018 mencapai sekitar Rp29 miliar. Kemudian pada 2019-2021 mencapai masing-masing sekitar Rp18,9 miliar. Sedangkan pada 2022 mengingat masa jabatan Gubernur Anies hanya 10 bulan, yakni hingga Oktober 2022, maka besaran alokasi untuk TGUPP rencananya mencapai Rp12,5 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Anies Baswedan dprd dki

Sumber : Tempo.co

Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top