Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Singgung Audit Formula E: Anies Tidak Bertanggung Jawab!

Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak mengomentari audit Formula E yang tak kunjung diungkap.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kiri) menyapa wartawan saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaraan Formula E. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.rn
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kiri) menyapa wartawan saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaraan Formula E. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.rn

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak mengomentari soal audit Formula E Jakarta yang tak kunjung diungkap.

Dia mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bertanggung jawab lantaran belum mengungkap hasil audit balapan mobil listrik tersebut. Padahal, masa jabatan Anies sudah berakhir pada 16 Oktober kemarin.

"Ini sangat memalukan, tidak bertanggung jawab. Anies sendiri tidak berani mempertanggungjawabkan keuangan Formula E, menghindari penggunaan hak interpelasi legislatif yang dijamin UU dengan melakukan tindakan inkonstitusional lewat persamuhan makan malam politik," kata Gilbert dalam keterangannya dikutip Senin (17/10/2022).

Dia kemudian menyinggung soal Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kriminalisasi saat memeriksa kasus Formula E.

"Ada lagi advokat yang tidak menghargai hukum, dengan status TGUPP [Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan]. Masa depan KPK dipertaruhkan oleh NasDem dengan pernyataannya. Proses di internal KPK terlalu dicampuri NasDem dan media tertentu," katanya.

Tidak hanya itu, Gilbert menyebut bahwa bukan hanya KPK yang menjadi korban. Namun, warga DKI Jakarta juga kehilangan sekitar Rp830 miliar.

"Mereka kehilangan kesempatan untuk bantuan UMKM, perumahan layak huni, normalisasi sungai dan hal prioritas lainnya," tandasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler