Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Syarif mengomentari kebijakan Penjabat (Pj) Gubenur DKI Heru Budi Hartono yang mencopot Mohamad Aprindy dan mengangkat Tuhiyat sebagai Dirut PT MRT Jakarta.
Menurut Syarif pergantian jajaran direksi merupakan hal yang biasa. Terlebih tujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan penyegaran.
“Tantangan MRT itu makin hari makin berat, perlu ada penyegaran. Dari sudut kepentingan Pj Gubernur ya seperti itu, tantangannya sudah diubah, harus diubah juga pengurus-pengurus di MRT,” kata Syarif kepada wartawan, Kamis (27/10/2022).
Syarif menilai Pemprov DKI tentunya memiliki alasan kuat mengangkat Tuhiyat menjadi Dirut PT MRT Jakarta. Ini juga bisa menjadi momentum yang baik untuk dirut baru dalam mengoptimalkan intergrasi transportasi.
“Seperti jalur setelah Blok M ke Lebak, itu kan belum optimal, belum terintegrasi. kemudian ada pengembangan yang fase 2 itu. Ya, saya menilainya seperti itu,” imbuh Syarif.
Syarif juga menilai bahwa pengangkatan Tuhiyat kemungkinan ada hubungannya dengan rencana Pemprov DKI mengakuisisi PT KCI. Rencana tersebut diketahui belum terealisasikan hingga kini.
Baca Juga
“Salah satunya ya, tapi enggak semua,” kata Syarif menambahkan
Namun yang pasti, terpilihnya Tuhiyat tentunya sudah melalui proses panjang. Pasalnya, tantangan PT MRT ke depannya akan semakin banyak.
“KCI, challange, harus dibutuhkan orang-orang cepat, action, enggak banyak di belakang meja. Kita tahu lah keinginan, bahasa batinnya Pj, saya ngerti. Dia orangnya banyak action,” katanya.
Heru telah mencopot Dirut PT MRT Mohamad Aprindy dari jabatannya. Hal tersebut berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler PT MRT Jakarta pada, Selasa (25/10/2022).
Aprindy baru saja menjabat Dirut PT selama tiga bulan, tepatnya pada 22 Juli kemarin. Dia digantikan oleh Tuhiyat yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Moda Intergrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).
MITJ merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT MRT Jakarta (Perseroda) dan pemerintah pusat lewat BUMN PT KAI (Persero).
