Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp8,5 Triliun untuk mengatasi kemacetan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023. Adapun salah satu caranya yakni dengan meningkatkan transportasi umum di Jakarta.
Terkait hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun menjelaskan bahwa anggaran terbesar ada pada dana subsidi atau public service obligation (PSO) untuk pengguna transportasi umum.
“Kan sudah termasuk ada subsidi, PSO TransJakarta Rp3,2 Triliunan, beberapa lagi MRT dan LRT,” kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Totalnya mencapai Rp4 triliunan dengan perincian yakni Rp3,2 triliun untuk TransJakarta, sekitar Rp600 miliar lebih untuk MRT, dan Rp200 miliar lebih untuk LRT.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan pihaknya akan berupaya untuk mengoptimalkan anggaran Rp8,5 triliun untuk menekan kemacetan. Tentunya, lanjut Syafrin, dengan mengembangkan transportasi umum yang menjadi prioritas utama.
“Dengan kondisi anggaran yang tersedia kami akan mendorong mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan intelligent transport system,” kata Syafrin dikutip dari laman DPRD, 2 November kemarin.
Selain itu, Syafrin juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait optimalisasi penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan lokasi Park and Ride di simpul-simpul angkutan umum massal.
Pendapat DPRD
Di sisi lain, Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan bahwa Dishub perlu mengkaji upaya mengatasi kemacetan tanpa memerlukan anggaran yang besar. Seperti contoh melakukan rekayasa lalu lintas dengan efektif.
“Tentunya kita ingin tahu rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan dalam konteks penyesuaian alokasi anggaran,” kata Gembong.
Sementara itu, Anggota Banggar Taufik Zoelkifli mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi umum. Dengan harapan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi umum.
“Dengan dana Rp8,5 triliun ini saya berharap jaringan Mikrotrans dan JakLingko itu terus masuk ke dalam daerah pinggiran, daerah yang memang membutuhkan transportasi. Mudah-mudahan orang akan lebih banyak memakai itu, dan dapat mengurangi kemacetan,” katanya.
