Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Anggaran Kemacetan Capai Rp8,5 Triliun, Ini Penjelasan Heru Budi Hartono

Heru Budi Hartono pun menjelaskan bahwa anggaran terbesar untuk kemacetan ada pada dana subsidi atau public service obligation (PSO).
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari - Bisnis.com 08 November 2022  |  20:11 WIB
Anggaran Kemacetan Capai Rp8,5 Triliun, Ini Penjelasan Heru Budi Hartono
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab pertanyaan awak media di Balai Kota di Jakarta, Rabu (19/10/2022). JIBI - Bisnis/Pernita Hestin Untari
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp8,5 Triliun untuk mengatasi kemacetan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023. Adapun salah satu caranya yakni dengan meningkatkan transportasi umum di Jakarta.

Terkait hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun menjelaskan bahwa anggaran terbesar ada pada dana subsidi atau public service obligation (PSO) untuk pengguna transportasi umum.

“Kan sudah termasuk ada subsidi, PSO TransJakarta Rp3,2 Triliunan, beberapa lagi MRT dan LRT,” kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Totalnya mencapai Rp4 triliunan dengan perincian yakni Rp3,2 triliun untuk TransJakarta, sekitar Rp600 miliar lebih untuk MRT, dan Rp200 miliar lebih untuk LRT.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan pihaknya akan berupaya untuk mengoptimalkan anggaran Rp8,5 triliun untuk menekan kemacetan. Tentunya, lanjut Syafrin, dengan mengembangkan transportasi umum yang menjadi prioritas utama.

“Dengan kondisi anggaran yang tersedia kami akan mendorong mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan intelligent transport system,” kata Syafrin dikutip dari laman DPRD, 2 November kemarin.

Selain itu, Syafrin juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait optimalisasi penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan lokasi Park and Ride di simpul-simpul angkutan umum massal.

Pendapat DPRD

Di sisi lain, Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan bahwa Dishub perlu mengkaji upaya mengatasi kemacetan tanpa memerlukan anggaran yang besar. Seperti contoh melakukan rekayasa lalu lintas dengan efektif.

“Tentunya kita ingin tahu rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan dalam konteks penyesuaian alokasi anggaran,” kata Gembong.

Sementara itu, Anggota Banggar Taufik Zoelkifli mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi umum. Dengan harapan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi umum.

“Dengan dana Rp8,5 triliun ini saya berharap jaringan Mikrotrans dan JakLingko itu terus masuk ke dalam daerah pinggiran, daerah yang memang membutuhkan transportasi. Mudah-mudahan orang akan lebih banyak memakai itu, dan dapat mengurangi kemacetan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

heru budi hartono dki jakarta macet
Editor : Andhika Anggoro Wening
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top