Bisnis.com, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta membutuhkan proses yang panjang tidak bisa secara cepat.
Hal tersebut disampaikan oleh Heru Budi pada saat awak media menanyakan perihal kritikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait pengadaan mobil listrik sebanyak 21 unit yang dinilai tidak akan mengurangi kemacetan.
“Namanya mengurangi kemacetan tentunya harus punya waktu,” jelas Heru kepada awak media saat mengunjungi Posyandu Balita Cempaka 3, Rabu (22/2/2023).
Berdasarkan data lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia, tomtom.com, disebutkan bahwa tingkat kemacetan Jakarta pada 2022 berada di peringkat 29, dengan rata-rata waktu tempuh untuk perjalanan per 10 kilometer di DKI Jakarta 22 menit 40 detik.
Sementara itu, pada waktu jam sibuk mencapai 214 jam per tahun dan kecepatan rata-rata pada jam sibuk mencapai 22 kilometer per jam.
Untuk mengatasi kemacetan Jakarta tersebut, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan, langkah yang paling tepat saat ini adalah dengan mengurangi jumlah mobil yang ada di Jakarta, karena persoalan utama di Ibu Kota ini selain kemacetan juga mengurangi polusi.
Pemprov DKI disarankan untuk fokus dalam menambah transportasi publik secara massal yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. Dengan demikian anggaran yang ada buat membeli mobil listrik lebih tepat untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, bukan untuk pembelian kendaraan listrik.
“Sebaiknya rencana pembelian mobil listrik untuk jadi kendaraan dinas ini dipertimbangkan ulang,” tegasnya.
Gilbert menjelaskan, rencana pembelian mobil listrik sejumlah 21 buah seharga Rp800 juta per unit terkesan kurang tepat.
“Rencana pengadaan mobil listrik tersebut hanya menambah jumlah pengguna jalan yang menambah kemacetan. Walaupun menarik, tetapi tidak ada hal yang mendesak untuk menggunakan mobil listrik,” jelasnya.
Di lain pihak, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Manuara Siahaan mengatakan, dirinya mendukung rencana pengadaan mobil listrik yang tengah direncanakan oleh Pemprov DKI.
“Secara kebijakan global memang mau tidak mau harus beralih kesana, setidak nya yang memprakarsai itu adalah aparat pemerintah dulu,” jelasnya.
Meskipun demikian, Manuara mengkritik perihak charging station mobil listrik yang masih minim di DKI Jakarta, sehingga ketika pengadaan kendaraan tersebut sudah terlaksana sebaikanya jumlah charging station sudah berimbang dengan kendaraan listriknya.
“Jikalau EV sudah ada memang Jakarta sudah punya stasiun pengisian? Saat ini kan hanya beberapa saja stasiun pengisian yang tersedia, ini kendalanya. Semoga mereka bisa atasi itu, begitu pengadaan nya sudah ada mereka sudah punya fasilitas EV Charger,” ujarnya.
