Bisnis.com, JAKARTA — DPRD DKI Jakarta mengungkapkan kurang memadainya pintu akses keluar masuk Jakarta International Stadium (JIS) dikarenakan tidak mencukupinya anggaran untuk perbaikan stadion tersebut.
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan, masalah utama kurang memadainya akses pintu keluar masuk JIS sejauh ini karena anggaran. Stadion yang dibangun di era Anies Baswedan ini tidak memiliki anggaran operasional yang cukup.
“Tentu masalah anggaran karena untuk operasional JIS itu sekitar Rp60 miliar hingga Rp80 miliar setahun, ini yang nanggung siapa?” ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Sabtu (1/7/2023).
Menurut Gilbert, kurangnya anggaran operasional JIS disebabkan karena stadion ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik, dibandingkan dengan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) yang memiliki banyak kegiatan.
“JIS itu tidak ada yang pakai, tapi paling tidak stadion ini harus bisa survive, jangan jadi beban,” jelasnya.
Gilbert memandang JIS saat ini bukan menjadi pusat yang menguntungkan bagi pemerintah daerah, melainkan menjadi pusat pembiayaan (cost center).
Baca Juga
“Syukur-syukur jadi revenue center, ini kan fasilitas olahraga kita hanya menjadi cost center, baik itu Velodrome maupun JIS,” jelasnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, JIS yang dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tersebut menjadi salah satu opsi stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-17. Namun, fasilitas stadion ini dinilai masih kurang memadai.
Menteri BUMN Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah berkunjung ke JIS dan memberikan beberapa catatan terhadap stadion yang dibangun pada era Anies Baswedan tersebut.
Hal yang menjadi fokus perbaikan JIS, menurut Erick, adalah pintu akses keluar masuk yang dinilai masih terbatas, area parkir kurang memadai, dan rumput lapangan belum sesuai standar.
Menanggapi hal tersebut Jakpro menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menuntaskan permasalahan tersebut antara lain dengan tim PSSI dan Pemprov DKI.
