.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, telah memimpin Ibu Kota selama 100 hari. Selama periode ini, sejumlah capaian dan tantangan ekonomi mulai terlihat, seiring dengan rilis data pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal I/2025
Sejak dilantik pada Kamis (20/2/2025), pasangan Pramono-Rano telah menerima berbagai laporan mengenai kondisi perekonomian Jakarta. Secara umum, terdapat capaian positif yang patut diapresiasi, meski sejumlah tantangan juga perlu diantisipasi.
Pada kuartal I/2025, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 4,95% secara tahunan, melampaui pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 4,87%.
Arlyana Abubakar, kala menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta, menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Jakarta tetap solid di tengah berbagai dinamika global dan nasional.
“Pertumbuhan Jakarta ini memang bisa dibilang masih tetap tumbuh kuat. Di kita Jakarta tumbuh kuat 4,95%,” tutur Arlyana dalam paparannya mengenai Perkembangan dan Prospek Perekonomian Jakarta, di Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Menurut Arlyana, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal I/2025 didorong oleh tiga komponen utama dari sisi pengeluaran: konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah.
Baca Juga
Untuk komponen pertama, Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,36% (yoy), meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar 5,14%. Peningkatan ini dipicu oleh meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Nyepi, Ramadan, dan Idulfitri.
Selain itu, adanya penyaluran berbagai insentif pemerintah pada awal tahun, seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, dan insentif pajak turut mendukung daya beli masyarakat.
Kemudian, komponen kedua yang menopang pertumbuhan ekonomi Jakarta adalah investasi, yang tumbuh sebesar 2,89% (yoy). Namun, angka ini mencerminkan perlambatan dibandingkan kuartal sebelumnya secara kuartalan (quarter-to-quarter/q-to-q), yang mencapai 7,54%.
"Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta sikap wait and see investor terhadap arah kebijakan pemerintahan baru dan ketidakpastian global," tuturnya.
Konsumsi pemerintah kemudian menempati posisi ketiga dengan pertumbuhan sebesar 9,22% (yoy), meningkat dari 5,20% pada kuartal IV/2024. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan belanja pegawai, bantuan sosial, dan subsidi, yang sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Realisasi Investasi Tertinggi se-RI, Tapi ICOR Tinggi
Adapun, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk periode Januari–Maret 2025, Realisasi Investasi Jakarta Kuartal I/2025 juga tumbuh nilai Rp69,8 triliun, mencakup 114.451 proyek investasi, dan berkontribusi sebesar 15% terhadap total investasi nasional.
Realisasi ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp58,4 triliun. epala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Benni Aguscandra, menyatakan bahwa Jakarta masih menjadi kontributor terbesar untuk PMDN dengan nilai Rp42,2 triliun atau 18% dari total nasional.
Untuk Penanaman Modal Asing (PMA), Jakarta berhasil menarik investasi senilai US$1,7 miliar atau setara dengan kontribusi 11,9% dari total PMA nasional.
“Secara kumulatif realisasi investasi PMDN dan PMA Jakarta pada triwulan I/2025 mencapai Rp.69,8 triliun,” tutur Benni dikutip dari keterangan resmi, Rabu (30/04/2025).
Dia menyebut bahwa capaian ini diperoleh tak lepas dari arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung agar seluruh jajarannya memberikan kemudahan bagi investor, mulai dari penyederhanaan perizinan hingga penyediaan infrastruktur yang memadai.
Namun demikian, Bank Indonesia Jakarta juga mengingatkan adanya tantangan besar dalam efisiensi investasi di Jakarta. Salah satunya adalah tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mencerminkan rendahnya efisiensi investasi.
Arlyana mengungkapkan bahwa ICOR Jakarta pada 2023 tercatat sebesar 7,86, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 6,33.
“ICOR yang tinggi itu mencerminkan mobil yang boros, tidak efisien. Ibaratnya seperti itu,” jelas Arlyana dalam paparannya mengenai Perkembangan dan Prospek Perekonomian Jakarta, di Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tingginya ICOR menunjukkan investasi belum sepenuhnya menghasilkan output yang maksimal. Hal ini juga tercermin dari penurunan produktivitas tenaga kerja.
“Jadi ICOR yang masih tinggi dan juga penurunan dalam produktivitas tenaga kerja, dapat menghambat percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Itu kira-kira tantangannya kita” jelasnya.
Pendapatan Daerah Jakarta
Adapun, mengutip data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jakarta Kementerian Keuangan RI, kinerja APBD Jakarta hingga 31 Maret 2025 tercatat surplus, yang didorong oleh peningkatan Pendapatan Daerah.
Pendapatan Jakarta mencapai Rp12,60 triliun, atau 15,42% dari target APBD, naik 33,49% (yoy). Pendapatan transfer didorong oleh peningkatan realisasi DBH SDA Minyak Bumi, DBH PPh Pasal 21, dan DAK Nonfisik.
Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) juga meningkat, didukung oleh kenaikan retribusi daerah sebesar 151,60% (yoy) dan Pajak Daerah sebesar 5,25% (yoy).
Kinerja Belanja APBD Jakarta mencapai Rp10,88 triliun, atau 13,16% dari target APBD, naik 40,14% (yoy) yang dikontribusikan oleh peningkatan belanja operasional seperti belanja bantuan sosial.
Ambisi Pramono ke Depan
Dalam 100 hari pertamanya, Pramono Anung menggulirkan sejumlah agenda strategis. Salah satunya adalah mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank DKI dan PAM Jaya untuk segera melantai di bursa atau melakukan IPO.
Yang menarik, Pramono juga mengusulkan pembentukan Jakarta Fund, atau yang belakangan Dia sebut sebagai Jakarta Collaborative Fund. Program ini digagas sebagai upaya agar Jakarta dapat bertransformasi menjadi kota kelas dunia, dengan sumber pendapatan yang tidak hanya bertumpu pada pajak, retribusi, atau dividen BUMD.
Mekanisme kerja program ini mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA) yang dikatakan menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi negara.
“Jadi Jakarta Fund itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia itu sudah ada INA Fund. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang mengatur tentang pemerintah daerah, itu ada pembagian keuangan dan sekaligus dan abadi. Maka cara bekerjanya Jakarta Funding, itu persis seperti INA Funding,” tuturnya, ketika ditemui di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan.
Jakarta Fund akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.
“Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya enggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar Jakarta Funding, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi revenue baru bagi Jakarta,” terangnya.
Pramono memastikan dana ini akan dikelola secara profesional dan tidak akan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun BUMD dalam pengelolaannya.
