Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aksi Unjuk Rasa Ramaikan Pelantikan Anggota DPRD DKI

Ratusan massa dari sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menyambut pelantikan 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Ratusan massa dari sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menyambut pelantikan 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.

Salah satu elemen massa pengunjuk rasa berasal dari Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) yang merupakan gabungan organisasi gerakan rakyat dan organisasi non pemerintah.

Elemen ini menyampaikan sembilan pernyataan sikap tentang persoalan yang mendera warga Ibu Kota, yaitu:

  1. Hentikan penggusuran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Cabut Perda No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum yang digunakan sebagai alat untuk melegitimasi penggusuran paksa. Keluarkan Perda anti-penggusuran paksa.
  2. Bentuk pansus DPRD DKI Jakarta untuk menindaklanjuti temuan BPK tentang penerima Kartu Jakarta Pintar ganda.
  3. Tingkatkan anggaran BOS/BOP untuk siswa kurang mampu.
  4. Keluarkan peraturan memaksa RS swasta di DKI Jakarta untuk memperbanyak dan memperluas kamar kelas III ditanggung oleh KJP dan BPJS Kesehatan.
  5. Perbanyak pembangunan RSUD dan hapuskan sistem kelas dalam kamar perawatan RS.
  6. Tingkatkan tenaga medis di Puskesmas dan mengangkat tenaga medis honorer menjadi PNS.
  7. Sebagai ganti sistem INA-CBG dibentuk payung hukum untuk menanggung selisih biaya RS yang tidak ditanggung BPJS.
  8. Tolak privatisasi air DKI Jakarta.
  9. Berikan perlindungan hukum pekerja formal dan informal di Jakarta.

Kelompok masa lain dari Kaukus Muda Indonesia (KMI) menuntut anggota dewan yang baru menepati janji kepada rakyat.

"Kami meminta anggota DPRD baru melakukan agenda yang belum tuntas seperti reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi yang belum optimal. Pemberantasn kemiskinan. Banjir, kemacetan dan tingginya kriminalisasi," ujar koordinator aksi KMI.

Kelompok lain dari kalangan mahasiswa menuntut direalisasikan program pemberdayaan masyarakat, memaksimalkan fungsi controlling terhadap pemerintah daerah dan lebih ketat dalam menjalankan fungsi legislasi. Mahasiswa juga menolak segala bentuk manipulasi kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akhirul Anwar
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper