Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHOK vs DPRD: Ahok Tak Mau Damai. Ini Hadiah Khusus dari ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi hadiah khusus kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Ahok Tjahaja Purnama yang tidak mau kompromi terkait dugaan anggaran siluman dalam draft APBD 2015.
Warga dengan topeng berwajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Ahok Tjahaja Purnama berfoto selfie dalam aksi damai bertajuk Lawan Begal APBD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3)./Antara
Warga dengan topeng berwajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Ahok Tjahaja Purnama berfoto selfie dalam aksi damai bertajuk Lawan Begal APBD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA—Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi hadiah khusus kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama yang tidak mau kompromi terkait dugaan anggaran siluman dalam draft APBD 2015.

Hadiah dari ICW itu berupa pujian atas tindakan Ahok yang tidak mau kompromi dan tetap menolak mediasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dugaan anggaran siluman senilai Rp12,1 triliun dalam draft APBD 2015.

Koordinator ICW Ade Irawan menilai langkah Ahok sudah tepat untuk melaporkan dugaan dana siluman tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Apa yang sudah dilakukan oleh Ahok itu sudah benar, dia harus melawan ketika ada usulan-usulan yang tidak jelas dalam APBD-nya. Karena tugas dia sebagai gubernur harus mengamankan uang rakyat dan harus dipakai untuk kepentingan rakyat,” kata Ade kepada Bisnis, Selasa (3/3/2015).

ICW yang juga ikut menelusuri potensi penyimpangan dalam rancangan APBD menuturkan titip menitip anggaran sesungguhnya adalah tradisi lama. Anggaran siluman bisa masuk lewat beberapa celah.

Pelakunya pun bisa semua lini, termasuk anggota eksekutif seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas DKI, maupun dari legislatif seperti badan anggaran dan komisi. Dia menilai wajar saja timbul perlawanan DPRD yang mengajukan hak angket sebab langkah Ahok membuat banyak pihak terganggu.

“Ini kan kelihatan Ahok mau ubah tradisi lama yang biasanya banyak susupan-susupan terhadap APBD agar lebih baik. Ya tentu saja orang yang selama ini di status quo dan diuntungkan oleh proses penganggaran yang tidak terlalu bagus pasti akan marah karena kepentingannya akan terusik,” kata Ade.

Ade mengungkapkan, APBD DKI 2014 dan 2015 sarat masalah. Salah satunya, yang pernah dicatat dan dilaporkan ICW adalah penyimpangan pada penyaluran dana program Kartu Jakarta Pintar.

“Terutama APBD 2014 memang bermasalah. Pertama, alokasi anggaran untuk kegiatan yang menurut kami enggak penting, kemudian ada dugaan mark-up dalam alokasi kegiatan, lalu dugaan arisan dalam tender. Paling tidak beberapa temuan itu sudah kami petakan,” tutur Ade.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ropesta Sitorus
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper