Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Abraham Lunggana menilai mundurnya jadwal rapat akibat adanya keinginan agar pembahasan berakhir buntu.
Menurutnya, pembahasan tidak akan bisa dilakukan tanpa rincian kegiatan terlampir. Dia pun kembali melempar pihak mana yang sejak awal mendengungkan kemungkinan pembahasab berakhir deadlock.
"Ini udah ada tanda-tanda. Yang ngomong deadlock duluan siapa kemarin? Artinya memang konspirasi mau deadlock," ujarnya usai rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di Gedung DPRD DKI, Jumat (20/3/2015).
Dia menilai pembahasan akan berjalan lancar bila digelar sejak awal. Sementara, hingga pukul 16.30 dokumen belum juga lengkap. Pasalnya, harus digelar rapat bersama di Badan Anggaran. Disambung, rapat pimpinan gabungan untuk persetujuan akhirnya.
"Kejawab nih yang pengen deadlock siapa. Di-setting deadlock. Masak dari hari gini, hard copy belum dikasih?" katanya.
Seperti diketahui, TAPD tinggal mencetak rincian kegiatan atas APBD DKI yang telah disempurnakan agar pembahasan bisa dilakukan. Adapun, dokumen lain yang telah lengkap adalah surat persetujuan dan rekapitulasi APBD.
Kementerian Dalam Negeri memberi tenggat hingga pukul 24.00 hari ini agar eksekutif-legislatif membuahkan kesepakatan terkait hasil penyempurnaan APBD DKI 2015.
Tanda tangan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI dan satu Wakil Ketua DPRD DKI menjadi bukti kesepakatan bahwa APBD DKI 2015 bisa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
.jpg?w=300&h=221)
