Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama merasa tidak terima atas laporan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menganggap proses mendapatkan lahan untuk pembangunan RS Sumber Waras bermasalah.
BPK menyatakan bahwa temuannya dalam proses pembelian lahan seluas 3 hektar untuk pendirian RS Sumber Waras dianggap berindikasi merugikan keuangan daerah alias kemahalan Rp191 miliar.
"Yang saya nggak terima adalah kasus Rumah Sakit Sumber Waras," tutur Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balaikota, Selasa (7/7/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan kekecewaannya dan mempertanyakan temuan BPK yang menyebut nilai beli tanah itu terlalu mahal.
"Saya mau tanya, bisa nggak ada beli tanah (dengan harga) NJOP di tengah kota dan siap bangun? Itu yang terjadi saat Sumber Waras mau jual. (Saat itu) Kami mau beli utuh, dia nggak mau, dan jual setengahnya, dengan perjanjian dia harus kasih jalan masuk menghadap ke jalan raya. (Maka) Beli lah NJOP, prosedur juga nggak pakai appraisal," tuturnya.
Kekesalan Ahok semakin menjadi, tatkala BPK menggunakan NJOP tanah perumahan warga di belakang rumah sakit yang digunakan perbandingannya.
"Darimana kemahalannya, dia bandingkan dengan NJOP di belakang (rumah sakit). Jadi BPK ngotot mau memaksakan NJOP di Sumber Waras harus sama dengan NJOP tanah belakang rumah penduduk. Pertanyaan saya, kalau begitu Anda harus periksakan kami ke polisi, apa kami sengaja menaikkan NJOP atau tidak. Kalau kami sengaja menaikkan NJOP untuk keuntungan berarti kami salah," terangnya.
Menurutnya penggunaan perbandingna NJOP tersebut sangat tidak relevan. "Sekarang bandingkan saja kenaikan NJOP dari 2010 sampai sekarang naiknya sesuai nggak? Belakang naik nggak? Sepanjang gedung sama nggak NJOP-nya. Mungkin nggak, setengah gedung beda-beda, wong 1 komplek, nggak mungkin dibedakan toh," paparnya.
Pihaknya meminta BPK memiliki standar yang jelas. "Sekarang mau nggak Sumber Waras kembalikan Rp191 miliar, nggak mau dong. Dia malah lebih cenderung balikin saja, nggak jadi beli deh. Kalau nggak jadi beli, (kalau) beli sekarang pakai appraisal, sekarang lebih mahal nggak harganya sama yang tahun lalu saya beli? Lebih mahal kalau saya beli sekarang, nah harga lebih mahal, saya dibilang temuan juga," kesal Ahok.
Akibat temuan menurut BPK tersebut, Ahok terancam batal merealisasikan rencana Pemprov DKI Jakarta membangun rumah sakit kanker di Jakarta Barat, yang rencananya akan dibangun di samping RS Sumber Waras tersebut.
"Artinya apa, Anda (BPK) ingin buat kami tidak jadi beli tanah itu. Kalau nggak jadi beli tanah itu, kita nggak jadi bangun rumah sakit kanker dong," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
