Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa rencana akan adanya perluasan kawasan larangan sepeda motor melintas di sejumlah jalanan protokol tertentu di Ibu Kota tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan bahwa perluasan kawasan larangan motor itu nantinya akan dilakukan berbarengan dengan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
"Dalam waktu dekat sih belum. Tapi nanti akan berbarengan dengan penerapan ERP. Jadi sekalian," tuturnya, Rabu (5/8/2015).
Sementara itu, mengenai rencana penerapan ERP, Andri menegaskan pihaknya telah memasang target agar bisa terealisasi paling lambat akhir tahun ini, sehingga kebijakan yang penerapannya telah tertunda sejak 2013 itu tidak akan molor lagi.
"ERP saya targetkan pokoknya harus tahun ini mulai jalan," ujar dia.
Seperti diketahui, saat ini beberapa ruas jalan di Ibu Kota, sejak Desember 2014, seperti di Jalan Medan Merdeka Barat dan MH Thamrin, tepatnya dari perempatan Harmoni hingga Bundaran HI adalah termasuk kawasan yang terlarang untuk motor melintas.
Menurut rencana, ke depan kawasan larangan sepeda motor juga akan dilakukan di Jalan Sudirman, tepatnya dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan alias sekitar Ratu Plaza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
