Bisnis.com, JAKARTA - Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dan mempersilahkan puluhan ribu buruh dan pekerja se-Jabodetabek yang rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa di Ibu Kota, Selasa (1/9/2015), tetapi Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan akan mempolisikan pendemo yang kedepatan melakukan perusakan fasilitas umum.
"Kalau mau demo itu kan haknya mereka, ya silakan saja melakukan demo. Tapi saya minta demonya yang tertib, jangan merusak,” ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (31/8/2015).
Menurut mantan Wali Kota Blitar tersebut, selain bebas menyampaikan pendapat namun juga diharapkan turut menghormati tuan rumah, yakni warga DKI Jakarta dengan berama-sama menjaga kebersihan dan tidak melakukan perusakan.
Selain itu, diharapkan juga selama menggelar aksi demonstrasi, diharapkan tidak memakan lajur jalan sembarangan sehingga dapat mengganggu kendaraan bermotor untuk jalan yang dapat berdampak menimbulkan kemacetan lalu lintas di Jakarta.
“Harus tertib demo. Tidak merusak dan melakukan kerusuhan. Kalau mereka merusak, saya minta difoto saja. Kemudian kami akan tuntut secara pidana. Kalau ada tindakan anarki, saya minta difoto saja, nanti akan digiring ke polisi,” tegasnya.
Warga Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta menerima kedatangan puluhan ribu buruh dan pekerja dengan tangan terbuka. Karena itu, pihaknya minta membantu warga Jakarta menjaga keamanan dan ketertiban Kota Jakarta.
“Kalian yang datang ke Jakarta, bantu kami dong. Bukan semata bantu Pemprov DKI Jakarta, tapi bantu masyarakat DKI untuk menjaga ketertiban dan keamanan DKI Jakarta yang menjadi ibu kota negara,” ujarnya.
Seperti diketahui, besok, Selasa (1/9/2015) puluhan ribu pekerja dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok, direncanakan akan melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia dan di depan Istana Negera, Jakarta, mulai pukul 09.00 WIB.
Demonstrasi tersebut dilakukan seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS makin mengancam keberadaan buruh lantaran banyak perusahaan di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya yang melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan mengerahkan aksi demo agar bisa dilakukan dilapangan silang Monas dan berjanji memberikan fasiltas penunjang agar dapat dimanfaatkan mayarakat, seperti tempat sampah dan toilet berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
