Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dirut Transjakarta Dukung Badan Pengelola Trans Jabodetabek

Dirut PT TransJakarta Antonius NS Kosasih menyambut baik pembentukan BPTJ karena meningkatkan mobilitas masyarakat dan menertibkan para pelaku bisnis transportasi publik
Bus Transjabodetabek./Perumppd
Bus Transjabodetabek./Perumppd
Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Transjakarta Antonius NS Kosasih menyambut baik pembentukkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek karena meningkatkan mobilitas masyarakat dan menertibkan para pelaku bisnis transportasi publik.
 
"PP nomor 103 tahun 2015 yang mengatur pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menurut saya adalah hal yang baik karena pada dasarnya mobilitas masyarakat itu terjadi secara lintas wilayah dan lintas jurisdiksi," ujar Kosasih saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (2/10/2015).
 
Kosasih menilai frekuensi penumpang Jabodetabek sangatlah tinggi. Sebagai pelaku bisnis transportasi publik, Kosasih berharap Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek bisa menjadi solusi sekaligus regulasi yang baik bagi seluruh elemen masyarakat.
 
"Harapannya, badan ini menjadikan baik para pelaku bisnis transportasi publik maupun para pengguna sarana dan prasarana transportasi publik menjadi lebih tertib dan semakin memenuhi kaidah-kaidah pelayanan dan pemanfaatan angkutan umum yang baik dan berkelas dunia," jelasnya.
 
Sebelumnya, sejumlah stakeholder yang berkaitan dengan urusan transportasi di Jabodetabek mengharapkan dengan terbentuknya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mampu memangkas jalur birokrasi yang selama ini membatasi ruang gerak untuk terciptanya integrasi.
 
Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan berharap terbentuknya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berharap terbentuknya BPTJ mampu mengurai jalur birokrasi dari masing-masing daerah yang selama ini membatasi ruang gerak dalam menciptakan sinergitas.
 
"Transportasi di Jabodetabek ini kan tanggung jawab Pemprov DKI, Banten, dan Jawa Barat. Semoga dengan adanya badan baru bisa memotong jalur birokrasi yang kerap kali menjadi hambatan," tuturnya kepada Bisnis, Jumat (2/10).
 
Dia menuturkan saat ini ketiga pemerintah daerah sebenarnya sudah melaksanakan koordinasi untuk mengatur sistem transportasi. Namun, proses integrasi selalu terbentur oleh otonomi daerah yang ada di tiap-tiap pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper