Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APBD DKI 2015: Ini Alasan Ahok Pilih Anggaran Tidak Terserap

Ahok mengakui penyerapan APBD DKI 2015 mungkin hanya sekitar 40% - 50%. Menurut Ahok, penyerapan anggaran yang rendah tak lantas menjadi tolak ukur buruknya kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.nn
Gubernur DKI Basuki Ahok Tjahaja Purnama
Gubernur DKI Basuki Ahok Tjahaja Purnama

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui APBD 2015 akan memiliki banyak Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) mengingat hingga akhir tahun penyerapan anggaran di DKI Jakarta masih sangat rendah.

"Saya sudah mengatakan bahwa 2015 ini kita memilih kebijakan men-SILPA-kan. Karena banyak sekali komponen. Saya juga sudah bilang, 2015 ini saya belum sisir nih. Saya masa mau berantem lagi sama DPRD dan eksekutif? Ini dua-duanya ada yang main, dulu ada oknumnya," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (30/11/2015).

Ahok mengakui penyerapan APBD DKI 2015 mungkin hanya sekitar 40% - 50%. Menurut Ahok, penyerapan anggaran yang rendah tak lantas menjadi tolak ukur buruknya kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sekarang jalan di Jakarta lebih hitam tidak? Sungai lebih bersih tidak? Anak-anak dapat KJP lebih banyak tidak? Mengurus surat sekarang lebih gampang tidak? Ada pungli tidak? Taman-taman jauh lebih hijau tidak? Artinya, hasil 50% yang SILPA saja kelihatan lebih baik daripada 100% yang dulu," ungkap Ahok.

Ahok pun bekerja keras untuk memperbaiki kinerja. Dia mengupayakan agar 2016 penyerapan anggaran jauh lebih cepat. Oleh sebab itu Ahok sudah melakukan memorandum of understanding (Mou) kerjasama dengan Polda Metro Jaya dan LKPP.

"Jadi sebenarnya bagi saya serapan anggaran penting, tetapi kalau dipilih terserap sama tercolong, saya pilih tidak terserap. Ya sudah tidak perlu diserap," paparnya.

Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) memperkirakan adanya ancaman deadlock dalam penyusunana APBD DKI 2016. Menurut peneliti ICW, Abdullah Dahlan, ancaman deadlock berasal dari ketidakjelasan pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Abdullah, Kemendagri tidak melakukan kros cek dengan baik atas penyusunan APBD 2016 sehingga tak menutup kemungkinan APBD 2016 akan bernasib sama dengan APBD DKI 2015.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper