Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, menggelar Rapat Koordinasi Penertiban Kalijodo yang rencananya dilakukan eksekusi pada 29 Februari 2016.
"[Persiapan] sudah matang. 29 Februari eksekusi [Kalijodo]," ujar Saefullah setelah Rapat Koordinasi Penertiban Kawasan Kalijodo, Jumat (19/2/2016).
Bak merencanakan strategi perang, Pemprov DKI memastikan SKPD terkait sudah menyiapkan program. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penanganan pasca-ditertibkan oleh aparat keamanan.
Tak main-main, Mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut mengklaim Pemprov DKI akan menurunkan 7.000 orang aparat untuk mengamankan penertiban, yakni 4.000 petugas Satpol PP dan 3.000 personel dari Polda Metro Jaya.
Saefullah mengatakan, tidak ada program penertiban Kalijodo dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI 2016. Meski demikian, anggaran pembelian makananan, sewa operator alat berat, pengadaan kendaraan sudah melekat pada masing-masing SKPD.
"Untuk pembangunan jalan inspeksi dan jalur hijau nanti bisa dianggarkan di APBD Perubahan 2016 dan menunggu bantuan perusahaan [corporate social responsibility/CSR]," jelasnya.
Adapun beberapa SKPD yang bertanggung jawab pada penertiban Kalijodo adalah Dinas Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Penataan Kota, hingga Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta.
