Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KEWAJIBAN TAMBAHAN REKLAMASI: Kapan Gugat Tempo? Ini Kata Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya sangat geram dengan bocornya informasi soal permintaan kepada pengembang PT Agung Podomoro Land Tbk.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/5)./Antara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/5)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya sangat geram dengan bocornya informasi soal permintaan kepada pengembang PT Agung Podomoro Land Tbk.

Gara-gara hal tersebut, Ahok bahkan sesumbar akan menggugat pihak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Koran Tempo sebagai pihak yang menerbitkan berita ke meja hijau.

"Saya sama Tempo hubungan Baik. Saya jadi bertanya-tanya, ini ada apa? Harus klarifikasi nih," katanya di Balai Kota, Senin (16/5/2016).

Dia menuturkan sudah meminta penjelasan terkait bocornya berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka kasus suap reklamasi Teluk Jakarta Ariesman Widjaja ke media massa. Namun, dia mengatakan KPK meyakinkan tak ada penyidik yang membocorkan dokumen tersebut.

"Saya juga sudah tanya ke Kapolda. Dia malah bilang sudah keluar Rp500 juta untuk uang makan anggota. Sekarang pengembang bilang diminta sama saya, enak aja," imbuhnya.

Berdasarkan berita Koran Tempo Rabu (11/5), Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor PT Agung Podomoro Land Tbk. dan menemukan dokumen proyek pada 1 April lalu. Penggeledahan tersebut masih berkaitan dengan kasus dugaan suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) reklamasi Teluk Jakarta. 

Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan dokumen yang menyebutkan keterlibatan raksasa properti tersebut yang membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, akhir Februari lalu, sebesar Rp 6 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, dan tentara untuk menggusur wilayah yang bersisian dengan Kanal Banjir Barat tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper