Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 9 sembilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diusulkan mendapatkan suntikan modal melalui skema penyertaan modal pemerintah (PMP) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - Perubahan (APBD ) 2016.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengatakan dari 9 bumd tersebut, terdapat tiga bumd yang baru diusulkan untuk diberikan penyertaan modal pemerintah daerah.
"Iya sebelumnya, di APBD 2016 kan ada 6 bumd yang telah disetujui mendapatkan pmp. Tapi, di APBD - Perubahan tahun ini, kami usulkan yang dapat pmp jadi 9 bumd," ujarnya, kepada Bisnis, Selasa (30/8).
Heru memaparkan bahwa tiga bumd terbaru yang diusulkan mendapatkan pmp tersebut yakni PT Food Station Tjipinang, PD Dharma Jaya dan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida).
"Food Station dan Dharma Jaya untuk jaga kestabilan harga pangan, sedangkan Jamkrida untuk memenuhi modal inti mereka sesuai amanat undang-undang," terangnya.
Sementara, enam bumd lainnya, yang selama ini mendapatkan suntikan pmp yakni PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta, PD PAL Jaya, PT Bank DKI, PT Transportasi Jakarta, dan PD Pasar Jaya.
Adapun, total nilai PMP yang diajukan Pemprov DKI kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI pada APBDP 2016 mencapai Rp5,7 triliun, mengalami penurunan dibandingkan suntikan PMP yang tercatat pada APBD DKI 2016, sebesar Rp7,2 triliun.
Sejumlah bumd yang awalnya mendapatkan suntikan cukup besar, dilakukan pengurangan, seperti PT Jakpro dari semula Rp2,95 triliun menjadi Rp1,2 triliun, PD PAL Jaya dari Rp370 miliar menjadi Rp70 miliar, PT Transportasi Jakarta dari Rp750 miliar jadi Rp350 miliar dan PD Pasar Jaya dari Rp370 menjadi Rp170 miliar.
Sedangkan PT MRT Jakarta tetap Rp2,8 triliun dan Bank DKI juga tetap Rp500 miliar. Sedangkan 3 bumd yang terbaru yakni, PT Foodstation Tjipinang, Dharma Jaya dan Jamkrida, masing-masing diusulkan sebesar Rp300 miliar, Rp98 miliar dan Rp200 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
