Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gapensi DKI Ingin Gubernur Baru Pro-Kontraktor Kecil

Kalangan pengusaha berharap Pilkada DKI Jakarta menghasilkan gubernur yang pro terhadap pelaku usaha.
Infografis Pilkada DKI Jakarta 2017/Antara
Infografis Pilkada DKI Jakarta 2017/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha berharap Pilkada DKI Jakarta menghasilkan gubernur yang pro-pelaku usaha.

Badan Pengurus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) DKI Jakarta Ade Sjam Tjachjadi mengatakan, gubernur baru diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang adil untuk pengusaha.

"Siapapun gubernurnya, kami meminta ke depan ada policy yang mendukung keberadaan Gapensi sebagai mitra pemerintah," ujarnya pada Bisnis.com, Selasa (17/2/2017).

Dia menuturkan, selama ini pihaknya merasa tidak adil dalam memeroleh proyek dari pemerintah seiring sistem lelang dari kebijakan Pemprov DKI tidak sepenuhnya menyentuh pengusaha konstruksi kecil menengah.

Contohnya, sistem lelang yang dikeluarkan Pemprov DKI sebagian besar dimenangkan oleh perusahaan besar sehingga menimbukan ketidakmerataan.

"Yang kami catat adalah tolong pemimpin baru nanti buat kebijakan yang benar-benar pro terhadap pelaku usaha khususnya kontraktor kecil menengah," ujarnya.

Di Jakarta sedang menggarap beberapa megaproyek yang seharusnya kontraktor kecil bisa terlibat. Namun, selama ini pihaknya mengklaim hanya menjadi penonton saja.

"Padahal, kata Presiden Jokowi pembangunan seharusnya bisa melibatkan pengusaha lokal untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan merata," paparnya.

Ade menambahkan, pemimpin baru DKI juga harus membenahi pelayanan perizinan yang selama ini dinilai masih belum maksimal seiring banyaknya anggota Gapensi yang kerap mengeluh kesulitan memeroleh perizinan.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Krishandi mengharapkan gubernur baru mendatang mampu menciptakan kebijakan yang bisa menekan maraknya pembangunan hotel.

Dia mendesak gubernur baru DKI Jakarta yang baru nanti harus bisa menata keberadaan hote di lima kota administratif dan sebaliknya membangun banyak hotel di Kepulauan Seribu.

"Kami dari dulu meminta ada moratorium hotel di Jakarta terutama di pusat dan barat. Atau kalau mau gubernur baru bisa menata agar keberadaan hotel tidak sebanyak saat ini karena persaingan semakin ketat," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Miftahul Khoer
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper