Bisnis.com, JAKARTA - Pilkada DKI Jakarta dipastikan berlangsung dua putaran antara pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok0) - Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan - Sandiaga Uno setelah pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni terpental di putaran pertama menurut hasil hitung cepat.
Head to head di putaran kedua ini diperkirakan akan semakin panas. Kedua pasangan calon berlomba-lomba menarik suara AHY-Sylvi untuk putaran kedua yang jika tidak ada aral melintang akan digelar pada 19 April 2017.
Tentunya, kedua pasangan calon akan berjuang sekuat tenaga untuk menarik suara baru dengan meyakinkan program yang telah diumbar sejak putaran pertama. Program yang digadang-gadang menyasar langsung ke hati masyarakat salah satunya terkait hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.
Program dari Anies-Sandi sepanjang kampanye putaran pertama cukup menarik perhatian masyarakat dengan rencananya membangun hunian dengan cicilan tanpa uang muka bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program Anies-Sandi ini memicu pro-kontra di tengah masyarakat.
Arvin Iskandar, Sekjen Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta, mengatakan program cicilan rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0% tidak akan terealisasi seiring berbenturan dengan regulasi Bank Indonesia yang mewajibkan cicilan rumah minimal dengan DP 15% dari harga kredit kepemilikan rumah (KPR).
Anies-Sandi, kata Arvin, bisa saja merealisasikan program cicilan rumah tanpa DP, jika bisa menghentikan peraturan tersebut. Namun, hal itu dinilai mustahil karena ketentuan DP 15% sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Bank Indonesia mencatat peraturan Nomor 17/10/PBI/2015 yang kemudian diubah pada Agustus 2016, mengharuskan setiap orang yang ingin mengambil rumah harus membayar uang muka 15%.
"Jadi DP 0% itu akan terkendala dan tentu harus disosialisasikan dengan perbankan jika Anies-Sandi punya skema yang masuk akal. Tapi balik lagi, selama ini tak ada aturan DP 0% untuk cicilan rumah," paparnya.
Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia DKI Jakarta Donny Joewono mengatakan, aturan DP 15% untuk KPR berlaku secara nasional, sehingga pemda tidak bisa mengintervensi ketentuan yang sudah ditetapkan karena Bank Indonesia merupaka lembaga independen.
Dia menghawatirkan jika cicilan rumah tanpa uang muka diberlakukan akan menyebabkan buble properti dan memicu kredit macet seiring banyaknya peminat yang ingin memiliki rumah tanpa bisa membayar cicilan sesuai waktu yang ditetapkan.
"Misalkan ada orang yang cicil rumah dengan modal dengkul saja tanpa DP, kemudian dijual lagi, seperti itu seterusnya, lama-lama harga properti naik terus dan tidak sesuai dengan kebutuhannya," ujarnya.
Oleh karena itu, untuk membatasi kenaikan harga properti, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan KPR dengan bunga tertentu bagi siapa saja yang benar-benar membutuhkan rumah. Selain itu, kebijakan pengenaan DP untuk cicilan rumah juga dimaksudkan untuk menjaga agar ekonomi tetap stabil.
Teguh Dartanto, Kepala Kebijakan dan Perlindungan Sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia mengatakan program rumah tanpa DP yang digulirkan Anies-Sandi dinilai tidak rasional.
Teguh mempertanyakan alasan logis program tersebut yang terhitung sulit terealisasi karena pembangunan rumah tanpa uang muka akan berbenturan dengan skema pembiayaan dari berbagai sistem perbankan.
"Kalau program itu terjadi, lahannya di mana, bagaimana skemanya dan pasti banyak yang berimigrasi ke Jakarta dari luar daerah," ujarnya.
Kontra
Namun, dari beberapa pihak yang menyebut program cicilan rumah tanpa DP tak akan terealisasi, Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Aviv Mustagfhirin berbeda pendapat dan mengatakan program tersebut bisa terealisasi.
Dengan catatan, kata dia, pemerintah dalam hal ini Perum Perumnas dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Bapertatum bisa bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk membantu merealisasikan program tersebut.
Menurutnya, tak sedikit lahan tidur di Jakarta yang bisa dimanfaatkan untuk membangun hunian dalam hal ini rumah susun untuk dibangun tanpa uang muka seperti yang diumbar Anies-Sandi.
"Jadi pengembang tak perlu sediakan lahan, hanya tinggal pemerintah menetapkan bagaimana pola untuk pembayaranya pada pengembang," ujarnya.
Menurutnya, untuk di Jakarta, saat ini pengembang tidak memungkinkan membangun perumahan murah karena harga lahannya yang tinggi dan banyak dikuasai oleh pihak tengkulak yang memainkan harga.
Dia menegaskan, membangun rumah dengan tanpa uang muka saat ini sudah banyak direalisasikan oleh para pengembang. Hal itu, kata dia, bisa ditemui di berbagai pameran properti dengan banyak menawarkan skema DP 0%.
"Jadi sebetulnya DP 0% itu hanya gimmick saja. Masyarakat bisa ambil rumah tanpa DP tetapi dibebankan dengan angsuran yang lebih lama dan masukan ke KPR. Tinggal konsumen kemampuan KPR-nya berapa," paparnya.
Dia memaparkan program Anies-Sandi dinilai akan lebih efektif dibandingkan dengan program Ahok-Djarot yang selama ini dianggap kurang berhasil membangun berbagai rusun di berbagai daerah.
Menurutnya, masih banyak rusunawa di Jakarta yang dibangun Ahok-Djarot belum sesuai sasaran atau langsung dirasakan oleh kalangan MBR karena justri lebih dimanfaatkan oleh kalangan berduit.
"Sebagai contoh di beberapa rusun banyak yang beli adalah tengkulak dan kemudian mengontrakkannya kepada orang lain. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kebagian," ujarnya.
Namun, hal itu dibantah oleh Sekjen REI DKI Jakarta Arvin Iskandar. Selama dia bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk membangun rusun yang salah satunya di Pulogebang dinilai telah berhasil.
"Kami selaku kaki tangan pemerintah justru menilai pembangunan rusun oleh Ahok cukup berhasil dan sesuai kepentingan masyarakat," paparnya.
Saat ini, kata dia, pihaknya sedang mendiskusikan untuk membangun lebih banyak lagi rusun di beberapa lokasi yang diperuntukkan bagi masyarakat MBR.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengatakan pihaknya akan banyak membangun rusun pada tahun ini untuk mencukupi kebutuhan hunian masyarakat.
"Tahun ini akan kami kebut bisa 20.000 unit atau 12.000 unit. Tentunya di wilayah Jakarta. Karena gak pernah kami pindahkan orang ke luar Jakarta," paparnya.
Berdasarkan data Bisnis, Pemprov DKI tahun ini akan bangun 24 tower rusunawa di beberapa lokasi antara lain rusun Nagrak Tower 1-5, Jakarta Utara senilai Rp567 miliar, dan rusun Nagrak tower 6-10 Rp567 miliar.
Selain itu rusun Nagrak tower 11-14 Rp453 miliar, rusun Polisi Pesing Kedoya Utara Rp113 miliar dan rusun Penggilingan Rp566 miliar dan rusun Rorotan, Jakarta Utara Rp453 miliar.
