Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan memberi sanksi tegas kepada rumah sakit yang masih menolak pasien yang terdaftar dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, seperti kasus bayi Debora.
Menurut Djarot, masih ada beberapa rumah sakit yang masih melanggar dan menolak pasien.
"Ada, pasti ada sanksi. Kami lihat izinnya. Kalau rumah sakit tipe C dan B non-pendidikan, itu izinnya ada di Pemprov," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Rumah sakit kelas C ini adalah rumah sakit yang didirikan di kota atau kabupaten-kabupaten sebagai fasilitas kesehatan tingkat dua yang menampung rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat satu, seperti puskesmas, poliklinik, dan dokter pribadi.
Rumah sakit kelas D hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Rumah sakit ini juga menampung pelayanan yang berasal dari puskesmas.
Djarot pun mengatakan, Pemprov DKI juga memiliki badan pengawas rumah sakit. Jadi, jika ada permasalahan antara fasilitas kesehatan dan pasiennya, itu bisa segera ditangani. Paling tidak, ujar Djarot, akan ada sanksi peringatan satu dan dua.
Baca Juga
"Tapi, kalau pelanggarannya sudah berat, bisa kami cabut izinnya, karena (menolak pasien) enggak boleh. Itu sama saja mereka telantarkan pasien," tutur Djarot.
Djarot mengatakan misi utama rumah sakit seharusnya adalah menolong dan menyelamatkan pasien, seperti bayi Debora. Jadi ada tahapannya.
"Tapi, kalau memang pelanggarannya sudah berat, ya kami cabut," ucap Djarot.
